7 Cawapres pendamping Prabowo
| Nama | Jabatan | ||
| Puan Maharani | Ketua Fraksi PDIP | ||
| Mahmud M.D | Ketua MK | ||
| Din Syamsuddin | Ketum PP Muhamadiyah | ||
| Dahlan Iskan | Menteri BUMN | ||
| Jimly Assidiqi | Mantan Ketua MK | ||
| Sri Mulyani | Mantan Menkeu | ||
| Khofifah Indar P | Mantan Menteri Peranan Wanita | ||
| Sumber: Gerindra | |||
JAKARTA: Partai Gerindra membidik tujuh nama untuk mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu 2014, termasuk di antaranya Ketua Fraksi PDIP di DPR Puan Maharani.
Pernyataan itu disampaikan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani terkait dengan rencana parpol itu menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) yang akan mengagendakan pencapresan Prabowo pada 12 Februari 2011 mendatang.
Menurut Muzani, selain mengagendakan penetapan Prabowo Subianto sebagai calon presiden, KLB juga akan membahas perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Selain Puan, ujarnya, enam nama lainnya yang tengah dibidik oleh Partai Gerindra untuk mendampingi Prabowo adalah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahmud MD, mantan Ketua MK, Jimly Assidiqi dan Ketua Umum PP Muhamadiyah, Din Syamsuddin. Tiga nama berikutnya masing-masing mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Khofifah Indar Parawansa, Menneg BUMN, Dahlan Iskan dan mantan Menkeu, Sri Mulyani.
"Kita akan tetapkan Pak Prabowo jadi calon presiden pada KLB nanti. Untuk wakilnya sementara ada tujuh nama," ujarnya kepada Bisnis hari ini. Muzani mengatakan pencapresan Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra tersebut dalam KLB merupakan upaya untuk menata koalisi pada Pilpres 2014 karena koalisi sebuah keperluan dalam Pilpres.
Terkait perubahan AD/ART, Muzani menegaskan harus sesuai dengan aturan partai politik. "Tentu saja kongres ini akan menjadikan konsolidasi nasional pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Tapi, yang paling penting adalah perubahan AD/ART," ujar Anggota Komisi I DPR tersebut.
Dia menegaskan, Partai Gerindra siap dengan sistem Pemilu apapun yang bakal diputuskan dalam UU Pemilu yang diperkirakan selesai pada Maret 2012. Bahkan kalaupun parliamentary threshold ditetapkan 3,5% sekalipun Gerindra akan siap dan akan membahasnya pada kongres tersebut.
Saat ini masih terjadi tarik ulur soal sistem pemilu dalam RUU yang masih dibahas Komisi II DPR. Apakah pemilu 2014 nanti menggunakan sistem terbuka atau tertutup. Namun, Muzani menegaskan, baik sistem terbuka atau tertutup Gerindra siap.
Muzani menjelaskan sistem terbuka dan sistem terbuka memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau menggunakan sistem tertutup, katanya, maka keberadaan partai politik ditempatkan sebagai simbol demokrasi. Namun, kekurangannya tidak memberikan ruang yang cukup bagi calon anggota legislatif.
Dia menilai untuk sistem terbuka, caleg sangat berperan karena terlibat langsung dalam kampanye. "Tapi kekurangannya, sistem terbuka ini harus ditebus dengan biaya yang mahal." (sut)
