'Data kependudukan harus lengkap'

JAKARTA: Pemerintah didorong untuk segera merealisasikan data kependudukan yang lengkap untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas.Mantan Direktur Statistical Institute for Asia and Pacific under the United Nations Economic and Social Commision for Asia & Pacific, Thomas Africa, menyatakan data kependudukan harus mencakup tingkat pendidikan, masalah kesehatan, hingga kekayaan individu seperti halnya jumlah warisan yang dimiliki."Data yang lengkap dan mencakup potensi masing-masing orang akan lebih mempermudah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang masih kurang,"ujarnya, Selasa 11 Oktober .Menurut Thomas Africa, Indonesia sejauh ini tidak memiliki data penduduk, kecuali yang sebenarnya tidak dibutuhkan seperti suku serta kepercayaan yang tertera dalam kartu tanda penduduk (KTP)."Akibatnya, sejak 2000, upaya mengentaskan kemiskinan berjalan lambat dan tertinggal dari pembangunan kesehatan dan pendidikan. Kondisi yang dihadapi Indonesia sama dengan di Pakistan, Sri Lanka, serta China,"lanjut Africa.Pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memfokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat, yang salah satunya berupa meningkatkan daya beli masyarakat miskin.Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo menuturkan naiknya daya beli masyarakat miskin sangat krusial dalam mengatasi masalah sosial yang membayangi pertumbuhan ekonomi."Caranya adalah dengan memberikan akses finansial kepada masyarakat dengan tingkat ekonomi di level bawah. Pemerintah memiliki program KUR untuk pelaku usaha kecil, sehingga diharapkan bisa membantu meningkatkan daya beli masyarakat," kata Lukita.Menurut Lukita, pertumbuhan ekonomi yang dipatok sebesar 6,5% kurang bisa maksimal menyerap pengangguran, jika tidak menempuh program-program pemberdayaan masyarakat. (ea)