JAKARTA: Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) meragukan kemampuan sejumlah bank yang baru saja membuka pintu sebagai bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) sejahtera.
Ketua Dewan Pertimbangan Apersi Fuad Zakaria menjelaskan beberapa bank sebelumnya telah berkomitmen melakukan penyertaan modal untuk dikelolakan dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Selain PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai penyalur tetap, sejumlah bank lain seperti PT Bank Bukopin Tbk, dan tujuh bank daerah (BPD) mulai berkomitmen menjadi bank penyalur KPR rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Adapun, ketujuh BPD tersebut adalah Bank Sumatera Utara, Bank Kalimantan Barat, Bank Jawa Timur, Bank Kalimantan Timur, Bank Jawa Barat Banten, Bank Riau Kepri, dan Bank DKI.
Dari total target pembangunan rumah sejahtera sebesar 210.000 unit sepanjang tahun ini, BTN berencana menyediakan alokasi nilai kredit FLPP untuk 120.000 unit rumah sebesar Rp5,98 triliun, Bukopin sekitar 50.000 unit atau senilai Rp2,49 triliun dan BPD sekitar 40.000 unit senilai Rp1,99 triliun.
Bank Bukopin ini pemain baru [di sektor KPR]. Saya rasa mustahil mereka bisa mencapai target penyaluran 50.000 unit. Dari mana dananya? Paling besar kemungkinan hanya 4.000 unit. Apalagi BPD. Jika seluruh BPD berkomitmen, nilai maksimum KPR hanya cukup membiayai 15.000 20.000 unit rumah, katanya hari ini.
Karena itu, dia meminta pertanggungjawaban Kementerian Perumahan Rakyat terkait dengan akurasi data terhadap kemampuan bank-bank penyalur KPR yang akan terlibat dalam FLPP.
Selain BTN, jelasnya, tak ada lagi bank-bank lain yang secara khusus mengurusi rumah sejahtera. Apalagi, risiko bisnis di perumahan sangat besar.
Bank-bank yang baru masuk ini belum tentu siap. Saya minta pemerintah tak sekadar membangun citra positif dengan memasang target perumahan muluk-muluk tapi seolah-olah mengabaikan penuntasan berbagai masalah yang dihadapi seluruh pemangku kepentingan perumahan, katanya. (gak)
