JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tampaknya tidak akan menggunakan hak prerogatifnya untuk melakukan reshuffle terhadap menteri-menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II. Namun, SBY kemungkininan akan meminta pertimbangan internal partai untuk mencabut mandat menteri dari partai mereka.
"Ini merupakan cara aman reshuffle dari SBY, dia tidak akan menggunakan hak prerogatifnya," ujar peneliti dari Lembaga Survei Indonesia Burhanudin Muhtadi di kantor LSI, hari ini, terkait adanya laporan rapor merah menteri oleh UKP4 pada Januari ini.Oleh karena itulah, ujar Burhan, hubungan menteri dengan elit politik tempat dia bernaung menjadi penting dalam penentuan reshuffle kabinet. "Menteri yang hubungan dengan partai kurang baik, rawan terkena reshuffle," katanya.Sementara itu, Wakil Sekjen PPP Romahurmuzy mengakui adanya kontrak PPP dengan Presiden SBY bila Presiden akan melakukan reshuffle yaitu akan ada konsultasi SBY dengan pimpinan PPP. "Tapi sejauh ini belum ada [konsultasi]," ujarnya di Jakarta, hari ini.Namun, ketika ditanya apakah PPP telah menyiapkan kader pengganti untuk menteri yang akan di-reshuffle, Romy mengatakan belum ada. "Tapi kami akan mempersiapkan bila ada informasi dari SBY."Pernyataan senada diucapkan Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso yang mengakui bahwa Presiden akan mengajak pimpinan puncak partai sejauh menyangkut nama-nama anggota kabinet dari partai yang berkaitan.Namun, Priyo pun mengatakan bahwa partainya hingga saat ini belum mengadakan evaluasi khusus terhadap kader yang menjabat di Kabinet. "Meskipun kami memiliki hak itu, tetapi biarkan saja itu berjalan secara natural," ujarnya di gedung DPR RI, hari ini.Pasalnya, menurut Priyo, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden sehingga partainya tidak akan melangkah jauh yang dikesankan seolah mengintervensi hak tersebut. "Kami tidak ikut nimbrung apalagi mengintervensi. Termasuk ketika Presiden melakukan langkah reshuffle, kami akan terima lapang dada."Ketika ditanya apakah Golkat telah memiliki kader potensial, Priyo hanya menanggapi dengan senyuman.Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok mendorong pemerintah untuk melakukan reshuffle kabinet agar dapat lebih mengefektifkan pemerintah. Sehingga dia meminta seluruh partrai koalisi untuk bersiap-siap menghadapi reshuffle. "Partai koalisi harus menerima kalau menterinya direshrtaiuffle karena itu hak prerogatif Presiden," ujarnya.Meski demikian, dia pun tidak khawatir apabila menteri dari partainya akan terkena imbas reshuffle. "Saya percaya penuh evaluasi kabinet telah dilakukan secara objektif oleh presiden bersama UKP4." (ea)
