Bisnis.com, JAKARTA – Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menanggapi polemik seputar Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang ramai diperbincangkan masyarakat beberapa waktu terakhir.
Pasangan cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ini menilai bahwa mestinya, beasiswa pendidikan seperti KJMU harus dipenuhi hingga mahasiswa yang menerima bantuan tersebut tuntas berkuliah.
“Prinsipnya adalah apabila negara memberikan beasiswa, maka beasiswa itu harus diberikan sampai tuntas, jangan di tengah jalan diputus. Kalau di tengah jalan diputus, itu namanya memberikan penderitaan,” katanya di Masjid Raya Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Jumat (8/3/2024).
Anies menilai, apabila Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memang hendak mengubah program KJMU, maka langkah yang semestinya ditempuh adalah dengan tidak merekrut peserta baru.
Hal ini patut dilakukan untuk menghindari nasib mahasiswa yang rentan terbengkalai karena pembiayaannya diputus di tengah jalan, maupun derita yang harus ditanggung oleh orang tua mahasiswa bersangkutan.
“Kalau memang programnya itu akan dihentikan, kan pemerintah berhak mengubah program, maka lakukan itu dengan cara tidaak merekrut penerima baru, tapi yang sudah ada dituntaskan semua kuliahnya. Itu prinsip sederhana sekali,” lanjut Gubernur Jakarta periode 2017-2022 itu.
Baca Juga
Anies lantas menggarisbawahi bahwa nominal pembiayaan KJMU terbilang besar demi membuat mahasiswa penerimanya konsentrasi berkuliah. Menurutnya, para mahasiswa tersebut harus membayar balik dengan menuntaskan studi dengan baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan hingga generasi berikutnya.
“Anda lihat, kan, KJMU itu nilainya cukup besar. Kenapa? Ya supaya anak konsentrasi untuk kuliah. Tapi saya pesan pada semuanya, para penerima beasiswa ini anda harus membayar balik, cara bayar balik nya bagaimana? Pada rakyat Jakarta, belajar yang rajin, kerja keras, berprestasi. Itu cara bayar baliknya,” pungkas Anies.
KJMU menjadi perbincangan masyarakat, utamanya di media sosial, karena Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono disebut memutus akses ribuan mahasiswa terhadap bantuan tersebut.
Heru Budi menegaskan bahwa penerima KJMU dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus harus sesuai dengan syarat dan ketentuan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
"Kalau memang mereka sesuai dengan persyaratan dan memenuhi syarat, itu kan ada mekanisme timbal balik, bisa dicek kembali ke Dinas Sosial, lantas di sana ada musyawarah kelurahan," kata Heru, Rabu (6/3/2024).
Ketika ditemui wartawan pada Jumat (8/3/2024) dia membantah jumlah penerima KJMU dikurangi akibat pemotongan anggaran bantuan Pemprov DKI.
“Enggak, enggak ada,” katanya singkat usai groundbreaking Masjid Ar-Raudhah di Ragunan, Jakarta Selatan pada Jumat (8/3/2024).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
