Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan bahwa rencana membatasi arus balik ke Jakarta di tengah pandemi Covid-19, hampir tidak mungkin terlaksana.
Seperti diketahui, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menggodok regulasi pelengkap Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang akan membatasi pergerakan orang masuk ke Ibu Kota setelah lebaran.
Menurut Anies, regulasi ini merupakan cara untuk membatasi penularan Covid-19 dari mobilitas penduduk. Sehingga, warga Jakarta yang masih nekat mudik akan berpikir dua kali, sebab nantinya sulit untuk masuk kembali ke Jakarta.
Menanggapi rencana ini, Trubus menilai niat Anies sebenarnya baik, asalkan bisa menemukan formulasi kebijakan yang tepat. Namun, menurut Trubus, seideal apapun aturan yang keluar nanti, Anies tetap akan kesulitan mengimplementasikan kebijakan ini.
"Rencana aturan ini sudah pasti hampir mission impossible. Alasannya ada tiga. Pertama, harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, yang sudah pasti tidak berani mengintervensi arus balik. Yang mudik saja boleh, dibilangnya pulang kampung," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (3/5/2020).
Menurut Trubus, kesulitan implementasi bersumber dari alpanya dasar hukum yang bisa menjadi rujukan sanksi. Sehingga berpengaruh pada dua hal, yakni kebingungan aparat dan pengabaian budaya hukum oleh masyarakat.
Terlebih, masyarakat yang balik 'ke kota' setelah mudik kebanyakan justru memiliki pekerjaan tetap. Sekitar 70 persen pendatang di Jakarta tidak bisa disebut 'kriminal' hanya karena ingin kembali bekerja di Jakarta.
"Sebaik apapun formulasi yang keluar nantinya, mudik itu telah menjadi budaya, tradisi. Para pendatang kembali ke Jakarta tidak bisa dihukum atau diancam sanksi. Mana berani penegak hukum menindak pengemudi kalau arus balik benar-benar banyak. Yang timbul nanti justru kepadatan dan keramaian," ungkapnya.
Aspek kedua, yakni terkait nihilnya pengalaman Anies mengatasi urbanisasi pascalebaran. Seperti diketahui, Jakarta tak lagi melaksanakan operasi yustisi di era Anies, dengan dalih prinsip kesetaraan hak warga negara.
"Memang hak masyarakat untuk memperoleh pekerjaan itu ada di UUD 45, dijamin konstitusi. Setelah Anies mempimpin, operasi yustisi digantikan program pembinaan warga yang masuk ke Jakarta, dan masih tampak belum ada hasilnya. Maka, kalau mau aturan ini efektif, pendataan lengkap warga yang kini sudah mudik itu kuncinya," ungkap Trubus.
Ketiga, yakni terkait teknis pengawasan. Seperti diketahui, banyak sekali akses menuju Jakarta. Aturan melarang orang masuk Jakarta dianggapnya mubazir karena implementasinya sulit dilakukan.
"Jadi lebih baik Pemprov DKI Jakarta fokus ke internal. Misalnya buat karantina atau lockdown terbatas per kelurahan atau RW. Dilihat dari banyaknya kasus positif, ODP [orang dalam pemantauan], PDP [pasien dalam pengawasan], dan warga yang pergi mudik, diteliti, didata," jelasnya.
Menurut Trubus, karantina terbatas di suatu wilayah kecil akan secara otomatis mengisolasi para pemudik. Penularan Covid-19 dari mobilitas penduduk pun berkurang.
Setelah itu, tinggal fokus ke masalah jaring pengaman sosial untuk penduduk yang tinggal di wilayah isolasi terbatas tersebut. Pemprov DKI Jakarta bisa menurunkan jajarannya secara fokus per wilayah kecil untuk memenuhi kebutuhan warga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
