Bisnis.com, JAKARTA — Penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di jalanan Ibu Kota akan diperbarui menggunakan skema congestion pricing.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkap kebijakan ini bukan hanya demi mengatasi polusi udara di Jakarta saja. Tetapi, juga bertujuan mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi, kemudian mulai menggunakan transportasi massal.
Pengamat Transportasi Universitas Indonesia sekaligus peneliti Indonesian Urban Transport Institute (Iutri) Alvinsyah menjelaskan bahwa sebenarnya congestion pricing merupakan bagian dari ERP.
"Namun lebih populer istilah ERP mungkin lebih mudah dipahami oleh publik. Intinya konsep jalan berbayar ini fokus pada aspek kemacetan," ungkapnya kepada Bisnis, Senin (5/8/2019).
Alvinsyah menjelaskan lebih lanjut bahwa konsep utamanya yaitu pengguna kendaraan mesti membayar karena memberi kontribusi terhadap timbulnya kemacetan. Dengan kata lain, semakin padat suatu jalan yang dilewati, akan semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan pengguna kendaraan.
Kendati demikian, secara garis besar Alvinsyah sepakat dengan ide ini dan berharap target berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat Jakarta sanggup direalisasikan.
Sebelumnya, Anies menjelaskan bahwa kebijakan yang akan dimulai pada 2020 ini memiliki perbedaan dengan ERP yang hingga kini implementasinya masih digodok pemprov DKI Jakarta bersama pihak terkait.
"Congestion pricing itu kita memang memberikan pajak untuk mencegah orang masuk ke kawasan yang padat. Jadi pengaturan biayanya itu akan ditentukan oleh rute dan waktu. Jadi bukan semata-mata dipasang gate [seperti ERP]," jelas Anies, Jumat (2/8/2019).
Anies menjelaskan detil biaya dan detail pemanfaatan teknologi akan diatur kemudian. Anies menjamin adanya congestion pricing tidak akan mengganggu proyek ERP yang telah berjalan. Misalnya, yang rencananya dimulai jalan-jalan ring tiga atau jalan perbatasan antara Jakarta dan Bekasi, Depok, Bogor dan lain sebagainya.
Justru congestion pricing ini akan lebih memungkinkan ditempatkan di jalan-jalan ring dua seperti jalanan utama kota. Bahkan, jalan ring satu seperti Sudirman-Thamrin, yang telah dilengkapi beragam akses transportasi massal.
"Kalau ERP kan sudah periode lama. Apalagi sekarang ada alat teknologi seperti yang anda bisa men-trace kemana saja anda pergi. Kemudian apakah ERP tidak diteruskan? ERP tetap diteruskan," tegasnya.
Baca Juga
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=184&h=104)
