Bisnis.com, JAKARTA - Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini banyak memberikan kontribusi bagi ketahanan ekonomi negara tidak hanya di masa pandemi tetapi juga di masa resesi ekonomi.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, UMKM menyumbang 61% dari total Produk Domestik Bruto (PDB), dan menyerap 98% dari total tenaga kerja. Data juga menunjukkan ketika menghadapi krisis ekonomi, UMKM berfungsi sebagai penyangga yang tangguh. Perempuan memainkan peran penting dalam UMKM.

Statistik mencatat bahwa 64,5% UMKM saat ini dimiliki atau dikelola oleh perempuan. Nilainya diproyeksikan sekitar USD 135 miliar pada tahun 2025. Upaya pemerintah untuk menjadikan UMKM perempuan sebagai prioritas sasaran pembangunan nasional terlihat jelas dan ringkas.

Sebagai komitmen untuk memajukan UMKM perempuan, KemenPPPA bermitra dengan G20 Empower Indonesia dan Bank Dunia serta didukung oleh Pemerintah Australia meluncurkan The Indonesia Gender Dashboard on Women in SMEs dan laporan Opening Opportunities: The economic Cost of Gender Gaps in Entrepreneurship in Indonesia pada Selasa (30/5/2023).

"Negara menyadari peran perempuan bagi bangsa, maka pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong kesetaraan gender dalam pembangunan," ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga.

Terlebih saat ini Indonesia sedang dihadapkan dengan krisis multi dimensional global yang didorong akibat pandemi covid-19 yang belum sepenuhnya pulih, ditambah persoalan harga pangan dan biaya hidup yang terus membumbung naik, krisis energi, perubahan iklim dan ketegangan geo-politik. “Di tengah krisis multi dimensional tersebut, peran perempuan di sektor UMKM menjadi strategis.

Untuk itu diperlukan kerjasama global dan pentingnya kolaborasi yang terkoordinasi dalam memajukan perempuan di sektor UMKM, “ ujar Rinawati Prihatiningsih,  Wakil Ketua Umum DPP IWAPI juga menjabat sebagai Co-Chair G20 EMPOWER dalam siaran pers.

“Keterlibatan Bank Dunia dan dukungan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia dalam menghasilkan analitik yang dapat ditindaklanjuti untuk menginformasikan kebijakan dan inisiatif dapat berkontribusi dalam memaksimalkan upaya kami untuk memajukan pemberdayaan perempuan dengan langkah yang inklusif dan sejahtera.

Hal ini pun akan menjadi kontributor penting bagi penyusunan kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan khususnya perempuan pelaku UMKM di masa mendatang, sebuah kebijakan yang menggunakan data dan bukti sebagai landasan yang kuat” ujar Menteri PPPA dalam sambutannya, Selasa (30/5).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel