Proyek jalan berbayar atauelectronic road pricing(ERP) di Jakarta terancam gagal memenuhi target realisasi pada 2020. Pemprov DKI tercatat mengajukan kembali anggaran pengoperasian jalur berbayar elektronik pada APBD 2020 sebesar Rp150 miliar, serta Rp325 juta untuk kajian pemanfaatan dana sistem jalan berbayar elektronik. Nantinya, biaya untuk pembangunan fisik dan sistem ERP di ruas-ruas jalan utama di DKI Jakarta menggunakan skema investasi dengan pihak ketiga.