Bisnis.com, JAKARTA – Bank kecil seperti PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (BCIC) hingga PT Bank of India Indonesia Tbk. (BSWD) gencar menggelar aksi korporasi rights issue pada tahun lalu untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp3 triliun. Awal tahun ini, bank-bank kecil itu masih rajin rights issue meski ketentuan modal inti sudah terpenuhi.
Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani mengatakan bahwa sejumlah bank-bank kecil itu tetap masih perlu rights issue untuk menambah basis modal mereka. "Outlook dari rights issue ini juga bagus untuk bank kecil," katanya kepada Bisnis pada Selasa (14/2/2023).
Ia mengatakan sentimen positif rights issue bank-bank kecil ini akan hadir di pasar seiring dengan prospek cerah perbankan tahun ini. "Rights issue juga akan dapat mendorong sentimen positif terkait saham perbankan," ujarnya.
Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin mengatakan bahwa meskipun modal inti terpenuhi, bank-bank kecil masih butuh modal. Penambahan modal melalui rights issue itu mampu menjaga likuiditas, risiko kredit macet (nonperforming loan/NPL), hingga mampu meningkatkan aset yang produktif dan berkualitas.
"Penambahan modal juga bisa dilakukan sebagai upaya persiapan menjaga risiko untuk antisipasi kondisi ekonomi yang tidak stabil tahun ini," katanya kepada Bisnis.
Sedangkan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan bahwa meskipun modal inti sudah terpenuhi, tahun ini bank-bank kecil masih punya tugas dalam menjaga ketahanan kinerjanya di tengah tantangan ekonomi.
"Saya menyambut baik bank-bank umum untuk terus melakukan konsolidasi guna meningkatkan modal dan kinerja dalam rangka menghadapi prospek serta tantangan perkonomian Indonesia," kata Dian.
Menurutnya, aksi korporasi seperti rights issue itu bukan semata-mata untuk menaikkan modal, tapi untuk memperkuat kemampuan bank untuk ekspansi dan bertahan terhadap ancaman ekonomi domestik maupun global.
Tercatat bahwa sejumlah bank gencar menggelar aksi rights issue awal tahun ini. Bank JTrust misalnya berencana menjalankan aksi korporasi penambahan modal melalui hak memberikan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue setelah menggelar agenda rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 3 Maret 2023 mendatang.
Dari sisi permodalan, Bank JTrust sebenarnya telah memenuhi kriteria modal inti minimum Rp3 triliun setelah mendapat suntikan dana senilai Rp360 miliar pada Desember 2022 lalu.
Bank of India Indonesia juga akan menggelar rights issue sebesar 2,3 milar saham pada 14-20 Maret 2023. Setoran dana hasil rights issue ini merupakan kelanjutan komitmen dari pemilik Bank of India Indonesia dalam memenuhi ketentuan modal inti Rp3 triliun dari OJK. Per September 2022, BSWD hanya mempunyai modal inti Rp2 triliun.
PT Bank IBK Indonesia Tbk. (AGRS) juga berencana menggelar rights issue sebanyak-banyaknya 13,81 miliar lembar saham pada tahun ini.
Posisi modal inti IBK Bank Indonesia sebenarnya telah mencapai Rp4,1 triliun atau tumbuh sebesar 42 persen dari posisi modal inti sebelumnya sebesar Rp2,9 triliun pada akhir 2022 lalu.
Direktur Utama PT Bank IBK Indonesia Tbk Chae Jae Young menyatakan bahwa meskipun posisi modal inti sudah berada jauh di atas ketetapan minimal OJK, namun rights issue diperlukan untuk mencapai target modal inti yang ditetapkan Rp5 triliun hingga 2024 mendatang.
"Target dari modal ini melalui rights issue, karena saat ini modal inti kita di posisi Rp4,1 triliun, dan kemudian di akhir tahun 2023 ada rencana top up untuk capital mencapai Rp1 triliun. Oleh karena itu, hingga 2024 core capital kami diprediksi mencapai Rp5 triliun," jelasnya.
PT Bank QNB Indonesia Tbk. (BKSW) juga akan merilis 14,72 miliar saham baru dalam skema rights issue tahun ini setelah menggelar RUPSLB pada 16 Februari 2023 mendatang. Perseroan mengungkapkan bahwa seluruh dana hasil rights issue akan dimanfaatkan untuk modal kerja pengembangan usaha dalam bentuk ekspansi kredit.
PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) juga berencana akan menggelar rights issue sebesar 120 miliar saham. Agenda aksi korporasi tersebut sebelumnya telah mengantongi izin para pemegang saham dalam RUPSLB pada bulan lalu.
"[Rights issue diselenggarakan] dalam rangka menjaga daya saing yang sehat dan kuat di industri keuangan nasional maupun regional. Sehingga dapat memberikan nilai tambah baik kepada pemegang saham, karyawan, manajemen, serta kepada pemegang kepentingan yang lebih luas," ungkap Deputy President Director KB Bukopin Roby Mondong.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
