Bisnis.com, JAKARTA – Staf Khusus Presiden Bidang Hukum menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo tidak menyalahkan pihak mana pun terkait kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
"Presiden Jokowi tidak menyalahkan siapa-siapa. Beliau hanya menyampaikan fakta bahwa masalah Jiwasraya sudah terjadi sejak lama. Dan bahwa ini adalah masalah yang cukup kompleks dan karenanya membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya,” ujar Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono ketika dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Jumat (27/12/2019).
Dia mengatakan saat ini Presiden Jokowi sudah memerintahkan Menteri BUMN dan Menteri Keuangan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencari solusi atas isu Jiwasraya.
Presiden sekaligus meminta agar dilakukan perbaikan sistem ke depan sehingga kejadian serupa tak terulang. "Penegakan hukum juga sudah mulai dijalankan oleh Jaksa Agung. 10 pihak yang diduga terlibat dalam kasus Jiwasraya sudah dicekal," ucapnya.
Hal itu, kata dia, menjadi langkah keseriusan pemerintah dalam mencari solusi terbaik atas masalah Jiwasraya, baik dari sisi bisnis maupun penegakan hukum.
"Jadi solusi bisnis berjalan, penegakan hukum juga berjalan," ujarnya menegaskan.
Baca Juga
Dia menambahkan, sebaiknya ke depan semua pihak fokus kepada upaya untuk menemukan solusi dan langkah-langkah antisipasi terbaik.
"Lebih baik kita fokus pada solusi dan langkah-langkah ke depan dibandingkan membahas siapa menyalahkan siapa. Itu tidak ada gunanya," imbuhnya.
Sebelumnya staf pribadi SBY Ossy Dermawan mencuit tentang perbincangan Presiden Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan sejumlah tamu. Dari pertemuan tersebut kata Ossy ada yang menyampaikan bahwa sepertinya kasus Jiwasraya mau ditarik mundur ke 2006.
“Dengan tenang SBY menjawab: Kalau di negeri ini tak satupun yang mau bertanggung jawab tentang kasus Jiwasraya, ya.. salahkan saja masa lalu,” katanya dikutip Jumat (27/12/2019).
Dia menjelaskan, menurut perkataan SBY, rakyat baru mengetahui krisis di Jiwasraya dua tahun terakhir. Jika tidak ada yang tanggung jawab, SBY menegaskan kembali dan mempersilakan negara menyalahkan masa lalu.
Lagipula pada 2006 masih ada sejumlah pejabat terkait termasuk dirinya, Wapres Jusuf Kalla, Menkeu Sri Mulyani dan Menteri BUMN. “Tapi tak perlu mereka harus disalahkan,” tulis Ossy menyampaikan perkataan SBY.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
