Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia diprediksi menahan suku bunga acuan atau BI7 Days Repo Rate (BI7DRR) pada kisaran 5,00% untuk menunggu dan mengoptimalisasi transmisi empat kali pemangkasan sebelumnya.
Head of Economic Research Danareksa Research Institute Moekti P. Soejarachmoen mengatakan penurunan sejak Juli 2019 sampai Oktober 2019 sudah terbilang cukup banyak. Dengan penurunan masing-masing 25 basis poin, Moekti menilai keputusan itu sudah cukup menstimulasi ekonomi tahun depan.
“Jadi jangan overdoing, dampak penurunan suku bunga BI kepada suku bunga pinjaman biasanya baru terlihat setelah 9 bulan,” kata Moekti kepada Bisnis.com, Rabu (20/11/2019).
Dari sisi internal yakni menunggu hasil transmisi kebijakan pelonggaran moneter terhadap permintaan kredit, Moekti juga menyebut dari sisi eksternal arah kebijakan The Fed masih menjadi pertimbangan Bank Indonesia.
Moekti menilai, belum ada tanda-tanda dari The Fed masih akan memangkas suku bunga acuannya. Sejauh ini sembari menunggu hasil kesepakatan dagang AS dan China, pertumbuhan ekonomi dunia juga masih cukup baik. Oleh sebab itu Bank Indonesia kemungkinan akan menahan suku bunganya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Juda Agung menyatakan pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) November 2019, salah satu pembahasan yang akan menjadi perhatian khusus adalah soal dampak pelonggaran kebijakan terhadap permintaan kredit.
“Kita akan evaluasi November ini, apakah masih tetap [suku bunga acuan], atau ada penyesuaian, dan nanti akan diumumkan pada RDG November,” ujar Juda Agung.
Dia menyatakan, berdasarkan hasil Rapat Dewan Gubernur September 2019, Bank Indonesia akan mulai pengaturan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) atau RIM Syariah disempurnakan dengan menambahkan komponen pinjaman atau pembiayaan yang diterima bank, sebagai komponen sumber pendanaan bank dalam perhitungan RIM/RIM Syariah.
Bank Indonesia juga melakukan pelonggaran yakni; Rasio Loan to Value atau Financing to Value (LTV/FTV) untuk kredit atau pembiayaan properti sebesar 5%, Uang Muka untuk Kendaraan Bermotor pada kisaran 5 sampai 10%, serta Tambahan keringanan rasio LTV/FTV untuk kredit atau pembiayaan properti dan Uang Muka untuk Kendaraan Bermotor yang berwawasan lingkungan masing-masing sebesar 5%. Adapun kebijakan ini akan mulai berlaku pada 2 Desember 2019.
Juda menyatakan, transmisi dari kebijakan makroprudensial tersebut diharapkan bisa segera menggeliatkan permintaan kredit khususnya properti dan otomotif mulai 2020.
“Semua itu belum diimplementasikan, tapi tentu dengan kebijakan suku bunga yang sudah turun, dan likuiditas yang ada ini makin mendorong pertumbuhan kredit, meningkatkan kapasitas perbankan, dan LTV meningkatkan permintaan,” jelas Juda Agung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
