Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati blak-blakan dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Maret 2024. Dibungkus agenda tetap forum ‘APBN Kita’ periode April 2024, Menkeu menyampaikan keuangan negara masih surplus meski mini sebesar Rp8,1 triliun per kuartal I/2024.
APBN 2024 sekaligus merupakan momen terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penyusunan belanja negara.
“Posisi total APBN Kita masih surplus Rp8,1 triliun atau 0,04% dari GDP, keseimbangan primer Rp122,1 triliun,” tuturnya dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi April, kemarin (26/4/2024).
Sebagai pengingat, pada APBN per 15 Maret 2024, surplus mencapai Rp22,8 triliun. Artinya hingga akhir Maret lalu, surplus negara semakin menipis.
Lalu apa saja poin penting lainnya dalam APBN Kita per kuartal I/2024 lainnya?
1. Penerimaan Negara per Maret 2024 Menurun
Dari sisi pendapatan, Sri Mulyani menyebut Kementerian Keeuangan telah mengumpulkan Rp620,01 triliun ke dalam kas negara. Capaian ini mencakup 22,1% dari target penerimaan.
Baca Juga
Meski demikian, capaian ini turun 4,1% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Meski demikian, Sri menyebut penurunan ini dinilai wajar karena kondisi ekonomi yang berbeda
“Tahun 2022 dan 2023 growth penerimaan negara sangat tinggi, kami memahami ada koreksi tapi tetap hati hati,” tuturnya.
2. Belanja di APBN Lebih Besar 18%
Saat penerimaan negara terkoreksi, APBN tercatat menanggung beban lebih besar. Tercatat, pengeluaran mencapai Rp611,9 triliun atau 18,4% dari pagu belanja tahun ini. Kondisi ini sekaligus menunjukkan lonjakan belanja yang naik 18% (yoy) dibandingkan tahun lalu. Menurut Sri, anomali belanja pada kuartal I/2024 itu terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).
3. Pemasukan dari Pajak Seret
Dalam kesempatan yang sama juga dijabarkan penerimaan pajak per Maret 2024 makin seret, yakni Rp393,9 triliun.
"Penerimaan pajak hingga akhir Maret 2024 mencapai Rp393,9 triliun. Ini artinya hampir 20% dalam satu kuartal ini atau 19,81% dari target," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (26/4/2024).
Rinciannya pada periode Januari terkumpul Rp149 triliun atau 7,5% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya Februari 2024 terkumpul 13,5% dari target atau Rp269 triliun. Pada bulan ketiga atau Maret 224, penerimaan pajak terkumpul Rp393,9 triliun atau 19,1% dari target.
Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak mencatat perlambatan akibat penurunan signifikan harga komoditas pada 2023 yang akibatnya baru dirasakan pada tahun ini. Di luar restitusi, penerimaan pajak bruto baru tumbuh positif, yaitu 0,64%. Lebih lanjut, dia mengatakan komposisi penerimaan pajak untuk Pph nonmigas secara bruto Rp220,4 triliun atau sudah di atas 20,1% dari target.
"[PPh nomigas secara bruto naik 0,1% sangat tipis," jelasnya.
Untuk PPN dan PPnBM per Maret 2024 mencapai Rp155,79 triliun tau 19,2% dari target atau naik 2,57% yoy. Menurutnya, jenis pajak ini berbasis aktivitas masyarakat.
Sementara itu, untuk PPB dan pajak lainnya mencapai Rp3,17 triliun atau 8,39% dari target. PPB dan pajak lainnya mengalami kenaikan 11% yoy secara bruto "Yang mengalami koreksi adalah PPh migas Rp14,53 triliun atau 19% dari target. Nanti kita lihat PPh migas ini naik-turunnya berdasarkan harga minyak dan nilai tukar, kuartal I/2024 koreksi cukup dalam yakni 18%," kata Sri Mulyani.
4. Pemerintahan Jokowi Tarik Utang Baru Rp104,7 Triliun per kuartal I/2024
Untuk menambal belanja pemerintah maupun menyicil utang, pemerintahan Presiden Joko Widodo per Maret 2024 menarik utang baru Rp104,7 triliun.
"Untuk pembiayaan utang, terealisasi Rp104,7 trilun [per Maret 2024]. Ini nilainya jauh lebih rendah dari tahun lalu, atau turun drastis 53,6% dibanding pembiayaan utang tahun lalu [year-on-year/yoy] yang mencapai Rp225,4 triliun," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (26/4/2024).
Sri Mulyani mengatakan Realisasi pembiayaan utang tersebut mencapai 16,1% dari target yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp648,1 triliun. Lebih lanjut, dia mengungkapkan dari penerbitan utang didominasi surat berharga negara (SBN) pada tahun ini yang mencapai Rp104 triliun atau turun 52,2% (yoy) dari tahun sebelumnya, yakni Rp217 triliiun.
"Pinjaman neto Rp600 miliar, turun sangat besar 91,9% [yoy] dari tahun lalu yang mencapai Rp7,8 triliun," jelasnya.
5. Proyeksi APBN Defisit hingga Subsidi BBM
Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati, juga mengungkapkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengarah ke defisit mulai terlihat. Hingga 31 Maret 2024, surplus APBN semakin menyusut menjadi Rp8,1 triliun dari posisi 15 Maret 2024 yang senilai Rp22,8 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyampaikan memang pada dasarnya APBN 2024 dirancang defisit dengan angka 2,29% terhadap produk domestik bruto (PDB). “Kita tidak akan melihat surplus-surplus sehebat tahun lalu, tetapi kita akan terus mengelola terutama belanja kita, maka akan terjadi normalisasi,” ungkapnya dalam konferensi pers APBN Kita edisi April, Jumat (26/4/2024).
Menurutnya, ke depan belanja pemerintah akan kembali ke level normalisasi . “Mudah-mudahan kita bisa me-manage surplus defisit ini walaupun memang kita sadari tidak setebal yang terjadi tahun lalu,” jelasnya. Di sisi lain, belanja pemerintah yang besar tersebut juga didorong karena meningkatnya subsidi energi sebesar 13,8%, termasuk BBM. Di mana sampai dengan Maret 2024, subsidi energi meningkat dari tahun periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp24,5 triliun menjadi Rp27,9 triliun.
Adapun, realisasi penyaluran BBM secara volume tercatat turun 2,7% (yoy) dari 2,89 juta kiloliter menjadi 2,81 juta KL. Sementara penyaluran LGP 3 Kg tumbuh 3,3% (yoy) dari 1,29 juta MT menjadi 1,33 juta MT.
Kondisi ini mendatangkan tantangan sendiri karena Indonesia Crude Price (ICP) per 12 April 2024 senilai US$89,51 per barel. Sedangkan asumsi makro harga ICP di angka US$82/barel.
Besaran Belanja IKN pada Kuartal I/2024...
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
