Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bertemu Bos Bank Dunia Hingga IMF di Amerika Serikat, Sri Mulyani Lapor Hasil Lawatan ke Jokowi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melaporkan hasil kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat (AS) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menkeu Sri Mulyani memberikan kata sambutan dalam High-Level Event di Brookings Institution,Washington, D.C (16/04). Dok Biro KLI Kemenkeu
Menkeu Sri Mulyani memberikan kata sambutan dalam High-Level Event di Brookings Institution,Washington, D.C (16/04). Dok Biro KLI Kemenkeu

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melaporkan hasil kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat (AS) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Hal ini disampaikannya kepada wartawan usai memberikan laporan kepada Kepala Negara di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (25/4/2024).

“Habis lapor ke pak Presiden tadi, kemarin dari IMF meeting. Kemarin pertemuan di IMF World Bank G20, saya sampaikan apa-apa yang dibahas di sana,” katanya.

Saat ditanyakan apakah kabar baik yang disampaikan kepada orang nomor satu di Indonesia itu. Sri Mulyani hanya memberi senyum lebar dan langsung masuk mobil untuk meninggalkan lingkungan Istana.

Sekadar informasi, Sri Mulyani yang juga selaku Alternate Governor IMF untuk Indonesia hadir pada Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional-Kelompok Bank Dunia Tahun 2024 (2024 IMF-WBG Spring Meetings) di Washington DC, Amerika Serikat pada 15 - 20 April lalu dengan tema Vision to Impact yang berfokus pada isu-isu pembangunan internasional, manajemen utang, pemulihan ekonomi, dan iklim. 

Sri Mulyani diketahui juga menghadiri pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG). Menkeu  bersama perwakilan negara anggota dan undangan Forum G20 Presidensi Brasil ini membahas upaya kolektif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengatasi tantangan global saat ini.

Menteri Keuangan yang menjabat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan 2 periode bersama Presiden Jokowi itu menghadiri high-level event “Navigating the Mid-transition Period of The Low Carbon Shift” yang digagas Brookings Institute, dengan menyampaikan bahwa Indonesia tengah berproses dalam transisi energi yang adil dan terjangkau cukup kompleks, serta peran Kemenkeu untuk Menyusun kerangka kebijakan. 

Selanjutnya, dia juga turut berpartisipasi dalam diskusi panel “Unleashing the Power of Digital Transformation to Enhance Connectivity in Asean”. Dalam diskusi tersebut, Sri  membahas ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi digital di ASEAN hingga mencapai US$2 triliun pada 2030. 

Pada pertemuan “Ministerial Meeting of the Coalition of Finance Ministers for Climate Actions (CFMCA), Sri yang memimpin koalisi bersama Menteri Keuangan Belanda menyampaikan beberapa isu utama antara lain peran Kementerian Keuangan dalam mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) serta upaya untuk mobilisasi pasar global guna membiayai transisi energi. 

Selanjutnya, dalam forum "Transforming Challenge into Action: Expanding Health Coverage for All”, Menkeu RI itu menyampaikan bahwa terkait cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC), Kemenkeu berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui belanja pendidikan dan kesehatan. Investasi pada pendidikan dan kesehatan harus dilakukan sejak dini, terutama untuk Indonesia dengan dividen demografi. 

Dalam berbagai agenda utama pertemuan seperti “International Monetary and Financial Committee Early Warning Exercise (EWE)”, Menkeu  mengatakan bahwa peningkatan tensi geopolitik yang terjadi saat ini telah menciptakan lanskap ekonomi global yang kompleks. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global diprediksi akan mengalami tekanan, terutama diakibatkan kenaikan suku bunga yang meningkatkan biaya pinjaman. Disamping itu, tekanan terhadap utang, terutama di negara-negara berkembang dan berpendapatan rendah, akan semakin diperparah dengan peningkatan arus modal keluar dan depresiasi nilai tukar. 

Lebih lanjut, dinamika politik global berpotensi meningkatkan instabilitas sosial politik. Dalam pertemuan tersebut, Menkeu menekankan kepada para pembuat kebijakan akan pentingnya menyusun kebijakan dengan penuh kehati-hatian sehingga dapat menjaga dan meningkatkan kepercayaan ekonomi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Halaman
  1. 1
  2. 2
Penulis : Akbar Evandio
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper