Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Airlangga Blak-blakan soal Program Prabowo-Gibran Masuk RKP 2025

Menko Airlangga Hartarto buka suara soal program kampanye Prabowo-Gibran yang sudah masuk RKP 2025.
Capres Prabowo Subianto (kiri) Cawapres Gibran Rakabuming Raka menyampaikan sambutannya dihadapan para pendukungnya pada Pidato Mengawal Suara Rakyat di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2024). Foto Bloomberg
Capres Prabowo Subianto (kiri) Cawapres Gibran Rakabuming Raka menyampaikan sambutannya dihadapan para pendukungnya pada Pidato Mengawal Suara Rakyat di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2024). Foto Bloomberg

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan program-program pemerintahan mendatang yang dipimpin oleh calon presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming akan diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

Airlangga menjelaskan pemerintah telah membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan (KEM-PPKF) dan seluruh kementerian dan lembaga (K/L) juga telah diminta untuk menyampaikan program kerja masing-masing kepada Kementerian Keuangan.

“Tentu kita kemarin sudah ada di KEM-PPKF kemudian sudah mulai disampaikan ke seluruh K/L ke Kemenkeu postur dari masing-masing kementerian,” katanya, Senin (22/4/2024).

Airlangga mengatakan program kerja untuk tahun anggaran 2025 akan dibahas lebih detail dalam penyusunan APBN 2025.

Sebagaimana diketahui, salah satu program yang telah dimasukkan dalam rancangan awal RKP 2025, yakni pembentukan Badan Penerimaan Negara. Pembentukan badan tersebut merupakan salah satu cara untuk mengerek rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB).

Meski demikian, Airlangga tidak menjelaskan secara detail terkait dengan rencana pembentukan Badan Penerimaan negara di bawah pemerintahan yang baru.

“Mengenai itu nanti kita bahas lebih detail,” tuturnya.

Airlangga melanjutkan pemerintah juga tidak menyiapkan tim transisi. Pasalnya, program calon presiden dan wakil presiden terpilih adalah berkelanjutan dari program pemerintahan saat ini.

“Karena ini berkelanjutan, seluruhnya masuk dalam postur APBN,” jelas dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper