Bisnis.com, JAKARTA – Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia ditargetkan naik pada kisaran 40% pada 2025 atau tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, setelah dijaga di bawah level tersebut dalam 3 tahun terakhir.
Berdasarkan dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, stok utang pemerintah dalam sasaran fiskal ditargetkan naik ke kisaran 39,77% hingga 40,14%.
Target tersebut naik jika dibandingkan dengan target pada 2024 sebesar 38,26% dan lebih tinggi dari realisasi pada 2023 yang sebesar 38,98%.
Berdasarkan catatan pemerintah, rasio utang terhadap PDB pada 2022 berhasil diturunkan ke level 39,70% setelah menembus level 40,73% pada 2021 akibat membengkaknya kebutuhan belanja untuk penanganan pandemi Covid-19.
Peningkatan rasio utang pada 2025 juga sejalan dengan target defisit APBN pada level 2,45% hingga 2,8% pada 2025.
“Pembiayaan utang diarahkan pada penerbitan Surat Berharga Negara dan pinjaman dengan komposisi optimal [dari sisi mata uang, suku bunga, dan maturitas] serta mendorong pemanfaatan SBN untuk pembiayaan kegiatan/proyek infrastruktur berkualitas,” dikutip Selasa (23/4/2024).
Baca Juga
Untuk diketahui, posisi utang pemerintah pada akhir Februari 2024 adalah sebesar Rp8.253,09 triliun dengan rasio mencapai 39,06% terhadap PDB.
Kementerian Keuangan menyatakan, rasio tersebut masih terjaga di bawah batas aman rasio utang sesuai dengan Undang-Undang (UU) NO. 17/2023 yang sebesar 60%.
Pemerintah, sebut Kemenkeu, konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
