Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pengakuan Bos LPS Soal Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintahan Jokowi dan Presiden SBY

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudi Sadewa menyoroti laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkisar di 5%.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Gedung Kantor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis (29/2/2024) - Dok. BPMI Setpres
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Gedung Kantor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis (29/2/2024) - Dok. BPMI Setpres

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudi Sadewa menyoroti laju pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini yang tidak secepat pertumbuhan pada periode-periode pemerintahan sebelumnya.

"Itu memang teka-teki kenapa di masa lalu kita tumbuh lebih cepat, sekarang 5% saja syukur," katanya di acara Economic Outlook 2024, Kamis (29/2/2024).

Purbaya pun mencontohkan angka pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintahan sebelumnya.

Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan SBY mampu mencapai tingkat yabg mendekati 6%, sementara pada masa pemerintahan Jokowi, ekonomi tumbuh rata-rata 5%.

Menurutnya, dengan pembangunan infrastruktur yang sangat masif di masa pemerintahan saat ini seharusnya diikuti oleh laju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. "Padahal pak Jokowi bangun infrasatruktur di mana-mana, dengan hitungan apapun harusnya perkembangan kita lebih cepat," jelasnya.

Selain itu, Purbaya juga membandingkan tingkat pertumbuhan kredit perbankan, di mana pada 10 tahun yang lalu, kredit mampu tumbuh hingga 200%, sementara saat ini rata-rata hanya sebesar 7%.

Dia menilai, kondisi ini dikarenakan pemerintah bergerak sendirian dalam membangun ekonomi, tidak didukung oleh industri keuangan, termasuk keuangan syariah.

"Tapi itu salah kebijakan pemerintah sendiri, bapak kerja sendirian, ga bisa begini pak. Tapi, mengubah itu tidak terlalu mudah. Ini paradigma para pengambil kebijakan moneter berlaku juga untuk LPS dan BI," jelasnya.

Oleh karena itu, tambah Purbaya, sektor swasta perlu terlibat sehingga dapat mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi hingga 6%. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Maria Elena
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper