Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Indef Ungkap Kriteria Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Bisa Turunkan Utang!

Ekonom Indef mengungkap kriteria Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Apa saja?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat diwawancarai dalam Emerging + Frontier Forum di London, Inggris pada Selasa (25/6/2019). - Bloomberg/Luke MacGregor
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat diwawancarai dalam Emerging + Frontier Forum di London, Inggris pada Selasa (25/6/2019). - Bloomberg/Luke MacGregor

Bisnis.com, JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan kriteria dan tantangan pengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk bertugas di pemerintahan selanjutnya. 

Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto menyampaikan syarat paling utama bagi calon menteri keuangan adalah tidak terafiliasi dengan partai politik. 

Sebagaimana diketahui, telah muncul nama-nama bankir untuk menggantiakn posisi Sri Mulyani, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Royke Tumilaar. 

“Nama-nama tersebut kebetulan bukan pengurus partai, syarat utama lolos,” ungkapnya kepada Bisnis, Kamis (29/2/2024).  

Sementara syarat kedua, lanjut Eko, berharap menteri keuangan selanjutnya tidak mendorong rasio utang semakin tinggi meski batasannya di angka 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).  

Kondisi yang terjadi di era kedua Sri Mulyani Indrawati kala Covid-19 melanda, Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia melakukan burden sharing.  

Terlebih Kementerian Keuangan juga melaksanakan automatic adjustment atau blokir anggaran terhadap kementerian/lembaga. 

Eko menilai utang menjadi suatu obat yang candu bagi pemerintah dalam menangani ekonomi Tanah Air. 

“Ke depan, kita butuh sosok menteri keuangan yang tidak harus mengakomodasi keinginan presiden, walaupun itu iya, tapi harapannya jangan kemudian semuanya diakomodasi melalui akselerasi pembiayaan itu [utang]. Harapannya yngg kira-kira bisa menurunkan utang, kita butuh menteri yang kaya gitu,”  ungkapnya. 

Eko menyebutkan seperti yang terjadi pada awal tahun ini, pemerintah menggenjot belanja bantuan sosial (bansos) sehingga automatic adjustment terpaksa kembali berlaku dan defisit anggaran semakin melebar. 

Pasalnya hingga Januari 2024, posisi utang pemerintah tercatat mencapai Rp8.253,09 triliun atau setara 38,75% terhadap PDB dan tertinggi sepanjang massa. 

Jumlah tersebut meningkat cukup signfikan sepanjang pemerintahan Jokowi, karena posisi utang pada akhir kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berada di angka Rp2.609 triliun. 

Melansir dari Bloomberg, Rabu (28/2/2024), Prabowo tampaknya mengincar para mantan bankir untuk menjadi menteri keuangannya. Dirinya dikabarkan mencari para teknokrat yang dapat mengamankan pendanaan untuk janji-janji kampanyenya sembari menjunjung tinggi kehati-hatian fiskal.

Meski susunan tim sukses Prabowo-Gibran saat ini mungkin semuanya laki-laki, namun sumber mengatakanbahwa tidak menutup kemungkinan adanya perubahan nama dari bursa calon menkeu tersebut.  

Rencana pembentukan kabinet ini masih berada pada tahap awal, dan baru akan diperdalam ketika Prabowo-Gibran resmi dinyatakan sebagai pemenang oleh KPU pada 20 Maret 2024 mendatang. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper