Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bukan Bansos, Bos Bapanas Ungkap Biang Kerok Beras Langka dan Mahal

Bapanas membantah program bansos menjadi memicu kenaikan harga dan kelangkaan stok beras di masyarakat. Lantas, apa penyebabnya?
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, usai menghadiri rakornas Bapanas 2024 di Depok, Jawa Barat, Selasa (27/2/2024) / Ni Luh Anggela
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, usai menghadiri rakornas Bapanas 2024 di Depok, Jawa Barat, Selasa (27/2/2024) / Ni Luh Anggela

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan, program bantuan sosial atau bansos tidak memicu kenaikan harga dan kelangkaan stok beras di masyarakat.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan, stok beras untuk program bantuan pangan berasal dari impor, sedangkan beras yang ada di pasaran merupakan produksi dalam negeri. Sehingga, bantuan pangan tidak mengganggu stok untuk kebutuhan beras nasional.

“Jangan di bilang ngabisin beras nasional, nggak, itu posnya sendiri-sendiri, langsung dari gudang Bulog, tidak menyerap yang panen lokal,” kata Arief usai menghadiri rakornas Bapanas di Depok, Jawa Barat, Selasa (27/2/2024).

Dia mengungkapkan, hasil panen lokal di sejumlah wilayah beberapa waktu lalu di bawah 1 juta ton, sedangkan kebutuhan beras nasional sebanyak 2,6 juta ton per bulan. Rendahnya produksi dalam negeri ini, imbuhnya, menjadi pemicu tingginya harga dan kelangkaan stok beras.

Oleh karena itu, pemerintah dalam sidang kabinet pada Senin (26/2/2024) berdiskusi untuk menggenjot produksi dalam negeri, di antaranya dengan menambah anggaran subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun dan hingga pembuatan sumur bor untuk mengairi sawah.

Komentar serupa sebelumnya disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), usai mengecek pasokan beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Kamis (15/2/2024).

Kala itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan bahwa bansos beras tidak berkaitan dengan kelangkaan stok dan kenaikan harga beras di pasar rakyat.

“Nggak ada hubungannya, tidak ada hubungan sama sekali [kenaikan harga dan kelangkaan] dengan bantuan beras pangan. Tidak ada hubungannya sama sekali,” tegas Jokowi kala itu.

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Bulog kembali menyalurkan bantuan pangan beras 10 kilogram kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) atau setara 210.000 ton per bulan mulai Januari 2024.

Adapun, bantuan pangan ini disalurkan sebagai bantalan ekonomi dan pendorong daya beli masyarakat. Selain itu, program ini juga memiliki andil terhadap pergerakan inflasi nasional, utamanya inflasi beras, hingga menekan harga beras dan mengendalikan inflasi beras itu sendiri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ni Luh Anggela
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper