Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Investasi Asing Merosot, Kadin Optimistis Asean Masih Jadi Primadona bagi Investor

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tetap optimistis terhadap prospek aliran investasi asing langsung di kawasan Asean.
Ilustrasi modal asing dalam bentuk mata uang dolar AS. JIBI/Bisnis/Himawan L Nugraha
Ilustrasi modal asing dalam bentuk mata uang dolar AS. JIBI/Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tetap optimistis terhadap prospek aliran investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) di kawasan Asean.

Sebelumnya, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dalam laporan awal Januari 2024 menyebut adanya tren penurunan investasi asing di Asean sebesar 16% selama 2023.

Plh Ketua Umum Kadin Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, Asean masih akan menjadi salah satu kawasan yang menjanjikan bagi para calon investor asing maupun intra-Asean. Mengingat Asean berada di lokasi yang strategis simpang perdagangan dunia.

"Demografi penduduk usia produktif dan kelas menengah yang besar juga sebagai basis konsumen yang baik bagi sumber pertumbuhan ekonomi baru," beber Yukki saat dihubungi, Senin (22/1/2024).

Kadin menilik data dalam 12 tahun terakhir, yakni sepanjang 2010 hingga 2022, menunjukkan FDI ke Asean justru meningkat lebih dari 100%. Yukki menyebut, pada 2010 arus FDI ke Asean tercatat sebanyak US$108,4 miliar dan meningkat menjadi US$224,2 miliar pada 2022.

"Kami melihat sektor manufaktur dan finansial mengambil porsi terbesar sebagai acuan investor dalam FDI," ungkap Yukki.

Sementara itu, Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kadin Indonesia Chandra Wahjudi menambahkan, Indonesia masih menjadi salah satu primadona tujuan investasi di kawasan Asean, setelah Singapura dan Vietnam.

Menurut Chandra, Indonesia perlu berkaca dari dua negara tetangga tersebut ihwal regulasi yang efisien dan kepastian hukum yang konsisten bagi investasi yang masuk. Tumpang tindih antara kebijakan pusat dan daerah perlu dihindari sehingga birokrasi menjadi lebih efisien alias tidak berbelit.

"Kepastian hukum juga perlu lebih konsisten. Contohnya, masalah pengadaan lahan yang berlarut larut dan pungutan liar yang menjadi penyebab high cost economy harus dicarikan solusinya," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper