Bisnis.com, JAKARTA — Penghentian operasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara lebih awal atau pensiun dini menjadi salah satu kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat transisi energi di Indonesia.
Ketiga pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden yang tengah bertarung dalam kontestasi Pemilu 2024 memiliki pandangan yang berbeda terkait kebijakan pensiun dini PLTU tersebut.
Anies-Cak Imin
Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berkomitmen untuk mempercepat pensiun dini PLTU. Dalam visi dan misinya, Anies-Cak Imin secara tegas mencantumkan komitmen untuk pemensiunan dini PLTU sebagai salah satu upaya mempercepat transisi energi.
Komitmen itu ditegaskan kembali oleh Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Anies-Cak Imin (Timnas AMIN) Irvan Pulungan. Dia mengatakan, Anies-Cak Imin bakal mempercepat eksekusi program pensiun dini PLTU di sistem kelistrikan Jawa-Bali yang mengalami kelebihan pasokan listrik.
“Khususnya PLTU-PLTU yang oversupply Jawa-Bali, PLTU Suralaya, Cirebon, Indramayu, Pelabuhan Ratu, Cilacap ini kan yang sudah oversupply,” kata Irvan saat diskusi publik di Jakarta, Selasa (9/1/2024).
Irvan mengatakan, Anies-Cak Imin bakal mengevaluasi kembali pembiayaan pensiun dini PLTU saat ini yang mandek.
Baca Juga
Menurut dia, pihaknya bakal membenahi negosiasi yang tersendat ihwal valuasi aset dari pembiayaan pensiun dini PLTU yang saat ini dijalankan pemerintah dengan berbagai lembaga keuangan dan negara donor.
“Saya rasa kepemimpinan ke depan harus mampu jadi fasilitator dan mediator bagaiamana menentukan metode itu untuk menghasilkan valuasi ekonomi yang bisa menjadi dasar pendanaan-pendanaan alternatif, ada pinjaman lunak, utang tidak lunak, hibah dan sebagainya,” kata Irvan.
Prabowo-Gibran
Sedikit berbeda, kubu paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka lebih memilih untuk melakukan pensiun dini PLTU secara bertahap sembari mengurangi capacity factor (CF) PLTU setiap tahunnya.
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Eddy Soeparno mengatakan, biaya untuk pensiun dini PLTU di sistem kelistrikan Jawa saat ini terbilang besar. Misalkan, dia mencontohkan, kebutuhan investasi untuk menutup operasi PLTU Cirebon-1 dan PLTU Pelabuhan Ratu masing-masing menyentuh Rp13 triliun dan Rp12 triliun.
Sementara itu, dia mengatakan, sistem pembangkit PLN saat ini belum mengantisipasi dampak dari berhenti operasinya dari sejumlah pembangkit tersebut nantinya. Alasannya, kapasitas terpasang pembangkit energi baru terbarukan (EBT) saat ini masih relatif rendah.
“Pensiun dini dari PLTU itu kelihatannya baik kepada masyarakat, tentu positif responsnya tapi coba sampaikan kendalanya apa, itu perlu didengar masyarakat,” kata Eddy.
Dalam visi dan misinya, Prabowo-Gibran juga secara tegas menyampaikan komitmen untuk melanjutkan program memensiunkan PLTU dengan berdasarkan pada asas keadilan dan keberimbangan.
Ganjar-Mahfud
Sementara itu, kubu paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD cenderung berhati-hati terkait dengan program pensiun dini PLTU yang sudah didorong pemerintah saat ini.
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Edi Sutrisno mengatakan, pihaknya bakal mengevaluasi kembali kebijakan ihwal pensiun dini pembangkit batu bara tersebut.
“Kalau penutupan PLTU kan pasti kita tahu komitmennya dan itu akan kita lakukan secara bertahap di pembangkit ya, itu perlu ada kajian karena ini tidak boleh ekstrem,” kata Edi.
Menurut dia, industri dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional masih bergantung pada pembangkit itu yang mesti disikapi dengan hati-hati.
“Jangan sampai hanya ingin melakukan penutupan demi tepuk tangan, kita tidak mau melakukan itu, kita tidak mau hanya untuk tepuk tangan," tutur Edi.
Adapun, dalam visi dan misinya, Ganjar-Mahfud tidak memasukkan program pensiun dini PLTU. Sebagai komitmen melakukan transisi energi, Ganjar-Mahfud mendorong pemanfaatan EBT dan meningkatkan bauran EBT menjadi 25-30% hingga tahun 2029.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
