Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Alasan Pertamina Geothermal (PGEO) Mundur dari Penawaran Blok Panas Bumi Nage

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) atau PGE mundur dari penawaran lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Nage, Ngada, Nusa Tenggara Timur. Ini alasannya:
Pengecekan rutin pembangkit listrik tenaga panas bumi milik PT. Pertamina Geothermal Energy/JIBI-Nurul Hidayat
Pengecekan rutin pembangkit listrik tenaga panas bumi milik PT. Pertamina Geothermal Energy/JIBI-Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) atau PGE mundur dari penawaran lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Nage, Ngada, Nusa Tenggara Timur. 

Pertimbangan risiko dan keekonomian lapangan menjadi alasan perusahaan panas bumi pelat merah tersebut tidak melanjutkan penawaran.

“Terdapat beberapa faktor dari sisi risiko maupun keekonomian yang menjadi pertimbangan sehingga perseroan tidak menindaklanjuti penawaran tersebut,” kata Sekretaris Perusahaan PGE Kitty Andhora kepada Bisnis, Selasa (17/10/2023).

Lapangan panas bumi yang dilelang bersamaan dengan WKP Way Ratai pada periode 21 Desember 2022 sampai dengan 20 Januari 2023 itu merupakan hasil program government drilling dari Badan Geologi Kementerian ESDM pada 2021 lalu. 

Adapun, government drilling merupakan program pengeboran panas bumi yang dilakukan pemerintah lebih dahulu untuk meminimalisir risiko eksplorasi yang diterima pengembang. Untuk WKP Nage, awalnya pemerintah menargetkan izin panas bumi atau IPB dapat terbit pada semester kedua tahun ini.

Blok panas bumi Nage dengan luasan kerja 10.410 hektare (ha) itu memiliki cadangan terduga sebesar 46 megawatt ekuivalen (MWe), angka daya setrum itu diperoleh lewat hasil pemboran 2 sumur slim hole program government drilling sebelumnya. 

Adapun, perkiraan temperatur reservoir dari WKP itu berada di rentang 278 sampai dengan 2.840 derajat Celcius. Dengan rencana kapasitas pengembangan sebesar 20 MWe. 

Kitty mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengurangi risiko hulu pemboran sektor panas bumi lewat inisiatif program government drilling tersebut. Kendati demikian, hingga saat ini, belum ada WKP yang dikelola PGEO berasal dari mekanisme eksplorasi awal.

“Saat ini, PGE fokus pada strategi dan upaya pencapaian target menjadi 1 GW company dalam 2 tahun mendatang,” kata dia. 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bakal meningkatkan kegiatan government drilling untuk mengurangi tingkat risiko investasi dan pengembangan panas bumi saat ini. 

Ihwal keputusan PGE, Sekretaris Jendral Kementerian ESDM Dadan Kusdiana berpendapat eksplorasi lanjutan pada WKP Nage masih perlu dilakukan untuk meningkatkan data yang diperlukan calon pengembang. 

“PGE tidak melanjutkan ke tahap berikutnya karena menganggap bahwa risiko eksplorasi masih tinggi sehingga masih diperlukan penambahan sumur eksplorasi,” kata Dadan kepada Bisnis, Selasa (17/10/2023). 

Selain WKP Nage, Kementerian ESDM saat ini turut menyiapkan WKP Cisolok Cisukarame untuk dilelang terbuka tahun ini. Lapangan panas bumi itu turut menjadi WKP hasil government drilling pada 2021 lalu. 

Berdasarkan data Badan Geologi, Cisolok Cisukarame bersama dengan Awi Bengkok atau Gunung Salak dan Jampang menjadi tiga titik area di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat yang diduga memiliki cadangan panas bumi kurang lebih sekitar 750 MW.

Di sisi lain, Dadan menegaskan kementeriannya bakal meningkatkan kegiatan government drilling pada periode 2024 hingga 2025 untuk meningkatkan investasi di pengembangan panas bumi mendatang. 

“Pada 2024 terdapat kegiatan penyiapan lahan dan infrastruktur pada WKP Tampomas dan WKP Sipaholon Ria-Ria, dan juga melaksanakan Evaluasi Komprehensif untuk program Goverment Drilling,” kata dia. 

Analis Energi dari Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA)  Putra Adhiguna menilai program government drilling panas bumi dari pemerintah masih memiliki tingkat risiko yang tinggi bagi calon pengembang. Situasi itu, kata Putra, membuat upaya peningkatan investasi pada sektor panas bumi masih relatif stagnan. 

“Kendala bisa datang dari beberapa hal, pendanaan, kendala teknis dan hasil dari eksplorasi itu sendiri yang mungkin tidak menjanjikan, dan pemerintahlah yang memiliki informasi ketiganya,” kata Putra saat dihubungi, Selasa (17/10/2023). 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper