Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

301 Pemda Keluhkan Masalah Infrastruktur TIK, Menko Airlangga Tepis dengan Kesuksesan Prakerja

Jangkauan Kartu Prakerja yang sampai ke seluruh kabupaten dan kota menunjukkan bahwa meski kendala teknologi ada masih dapat dilakukan penyesuaian.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan paparan saat konferensi pers di gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, beberapa waktu lalu. Bisnis/Suselo Jati
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan paparan saat konferensi pers di gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, beberapa waktu lalu. Bisnis/Suselo Jati

Bisnis.com, JAKARTA –– Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan terdapat 301 pemerintah daerah (pemda) yang mengeluhkan infrastruktur teknologi infromasi dan komunikasi (TIK) dalam percepatan digitalisasi daerah.

Dirinya menyampaikan hingga saat ini masih terdapat 55 persen atau 301 pemda yang menyatakan masih memiliki kendala infrastruktur TIK.

Airlanga menekankan bahwa seharusnya infrastruktur tersebut tidak lagi menjadi kendala. Pasalnya dari Program Kartu Prakerja milik pemerintah telah membuktikan dapat menjangkau peserta di 514 kab/kota seluruh Indonesia. 

“Kartu Prakerja di 514 kab/kota relatif siap, dapat melayani 17 juta masyarakat secara langsug. Kendala TIK bukan jadi masalah apalagi payment system ini frekuensinya di pemda tidak setinggi consumer market,” jelasnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2023, Selasa (3/10/2023).

Adapun, percepatan dan perluasan digitalisasi daerah menjadi penting dalam mendukung terhadap penerimaan negara. 

Seperti halnya digitalisasi antara pemda dan korlantas di marketplace dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), maupun Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyediaan layanan yang mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah.

Ketua Umum Partai Golkar tersebut menyebutkan saat ini terdapat 24 dari 27 BPD yang memiliki digital banking. Sementara baru 19 BPD yang memiliki izin QRIS. 

Sebanyak 261 pemda (48,2 persen) melaporkan maslaah infrastruktur perbankan yang menjadi kendala implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). 

“Oleh karena itu digital perbankan di BPD menjadi penting dan butuh dukugnan OJK [Otoritas Jasa Keuangan],” tambahnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa ekonomi digital menjadi kunci pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Terlebih, Indonesia terus berupaya dalam meningkatkan pembangunan dan membangun pondasi dalam rangka mencapai status Indonesia Maju dan negara berpendapatan tinggi. 

Indonesia pun telah tumbuh konsisten 5 persen selama 7 kuartal berturut-turut saat dunia mengalami permelahan secara signifikan. 

“Ini adalah prestasi dan saya berterima kasih ke seluruh pimpinan daerah hari ini. Salah satu yang mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan ekonomi digital dan infrastruktur digital,” katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper