Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menantikan usulan revisi rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu mengatakan pihaknya bakal langsung mengevaluasi RUPTL itu selepas disampaikan PLN.
Seperti diketahui, rencanannya porsi investasi pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dalam revisi RUPTL itu mencapai 62 gigawatt (GW) atau sekitar 75 persen dari total pembangkit baru nantinya.
“Begitu diusulkan kita bahas langsung secara intensif ya,” kata Jisman saat dikonfirmasi, Kamis (28/9/2023).
Rencananya, target ambius penyediaan sumber setrum bersih itu sebagian besar berasal dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dengan porsi mencapai 34 GW.
Sisanya, sekitar 28 GW bakal dipenuhi lewat pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB).
Baca Juga
Di sisi lain, PLN melaporkan rencana tambahan setrum EBT ke dalam sistem itu mesti didahului dengan pembangunan jaringan listrik atau grid dengan panjang kurang lebih 23,648 kilometer yang membentang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara untuk evakuasi ke Jawa, sebagai pusat permintaan listrik.
Kebutuhan investasi grid itu diperkirakan mencapai US$31 miliar setara dengan Rp480,8 triliun (asumsi kurs Rp15.510 per dolar AS).
Hitung-hitungan itu berasal dari studi yang dibuat PLN lewat skenario accelerated renewable energy with coal phase down atau ACCEL sepanjang ruas Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara untuk evakuasi ke Jawa, sebagai pusat permintaan listrik.
“Kami tunggu dahulu RUTPL diusulkan, dari situ kita bahas termasuk investasinya [grid],” kata Jisman.
Sebelumnya, EVP of Energy Transition and Sustainability PLN Kamia Handayani mengatakan pembangunan jaringan listrik itu menjadi syarat untuk investasi pembangkit EBT yang baru hingga 2040 mendatang.
“Itu syaratnya ya untuk bisa mencapai 62 GW [pembangkit EBT], pembangunan grid-nya itu harus jadi syarat utama,” kata Kamia kepada Bisnis, Rabu (27/9/2023).
Kamia mengatakan, pembangunan jaringan untuk evakuasi listrik pembangkit EBT itu mesti mendapatkan pinjaman atau pembiayaan murah. Dia beralasan pembangunan grid tidak memiliki tingkat pengembalian investasi yang menarik.
“Membutuhkan pendanaan yang sangat murah karena kan transmisi itu bangunnya lama secara komersial kurang menarik jadi butuh pendanaan yang sangat murah untuk bisa berhasil dan dukungan perizinan agar cepat,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
