Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah tidak terburu-buru dalam menyelesaikan masalah di Rempang.
Diketahui bahwa pemerintah batal merelokasi warga Pulau Rempang ke Pulau Galang. Warga lokal yang terkena dampak dari rencana investasi produsen kaca asal China, Xinyi Group, hanya akan digeser ke daerah lain yang masih dalam satu kawasan di Pulau Rempang.
Luhut mengatakan nantinya jika permasalahan Rempang tidak dapat selesai pada akhir tahun ini, pemerintah mengharapkan masalah ini dapat selesai pada awal 2024
“Ya kita nggak usah buru-buru ya kalo nggak bisa selesai tahun ini ya mungkin Januari atau Februari,” kata Luhut di Ballroom Hotel Kempinski, Selasa (26/9/2023).
Lebih lanjut, Luhut mengatakan bahwa pemerintah saat ini terus menjalani arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar semua berjalan tanpa ada pihak yang dirugikan.
Luhut pun menegaskan bahwa permasalahan relokasi warga di pulau Rempang akan diselesaikan dengan menguntungkan kedua belah pihak.
Baca Juga
“Makanya kita berikan opsi kepada rakyat dengan baik. Mereka kan juga tidak semua yang miliki sertifikat tanah disana seperti Mandalika, pokoknya tidak ada ganti rugi tapi ganti untung,” ujarnya.
Terkait dengan komitmen Xinyi grup di pulau Rempang, Luhut mengatakan bahwa pihak perusahaan China tersebut sampai saat ini masih berkomunikasi baik terkait investasi.
“Saya kira komitmennya bagus, ya kan kita punya tugas masing-masing mereka siapkan investasinya teknologinya, kita siapin lahan dan infrastrukturnya,” kata Luhut.
Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan merelokasi warga Pulau Rempang ke Pulau Galang.
Bahlil menuturkan, warga lokal yang terkena dampak dari rencana investasi produsen kaca asal China, Xinyi Group, hanya akan digeser ke daerah lain yang masih dalam satu kawasan Pulau Rempang.
“Itu bukan relokasi karena kalau dari Rempang ke Pulau Galang itu kan relokasi beda pulau, tapi kalau dari Rempang ke Rempang itu bukan rekolasi, itu pergeseran,” kata Bahlil saat ditemui di Nusa Dua, Bali, Rabu (20/9/2023).
Bahlil mengklaim masyarakat yang terkena dampak rencana revitalisasi Pulau Rempang seluas 17.000 hektare itu sudah menyetujui proposal yang disampaikan pemerintah ihwal pergeseran tempat tinggal saat ini.
Revitalisasi Pulau Rempang itu akan diarahkan untuk menjadi kawasan yang mencakup sektor industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi.
Dari 17.000 hektare tersebut, hanya 7.000 hektare yang akan dikelola, sedangkan 10.000 hektare lainnya merupakan kawasan hutan lindung. Untuk tahap pertama, pembangunan kawasan industri akan dilakukan pada luas lahan sekitar 2.000-2.500 hektare.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
