Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Minta Belanda dan Prancis Dukung RI Jadi Anggota OECD

Jokowi meminta dukungan kepada Belanda dan Prancis terhadap proses keanggotaan Indonesia menjadi anggota OECD.  
Presiden Jokowi usai pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, Sabtu (09/09/2023) - BPMI Setpres/Laily Rachev
Presiden Jokowi usai pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, Sabtu (09/09/2023) - BPMI Setpres/Laily Rachev

Bisnis.co, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanfaatkan pertemuan bilateral dengan Prancis dan Belanda di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di India, untuk meminta dukungan agar Indonesia dapat bergabung menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). 

Dalam pertemuannya dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, Jokowi meminta dukungan kepada Prancis terhadap proses keanggotaan Indonesia menjadi bagian dari OECD.  

Jokowi mengungkapkan bahwa hal tersebut merupakan langkah Indonesia untuk menjadi negara maju.

“Kami telah lakukan berbagai reformasi ekonomi sejalan dengan persyaratan keanggotaan OECD,” kata Jokowi dalam keterangan resmi, Minggu (10/9/2023).  

Sejalan dengan hal tersebut, Jokowi turut meminta kepada Macron untuk dapat berbagi pengalaman mengenai cara kerja hingga optimalisasi manfaat sebagai anggota OECD. 

“Untuk itu, mohon dukungan Prancis terhadap keanggotaan Indonesia termasuk berbagi pengalaman terkait cara kerja dan optimalisasi manfaat keanggotaan di OECD,” ujarnya. 

Bukan hanya melakukan pertemuan bilateral dengan Prancis, Jokowi juga bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Belanda, Mark Rutte.  

Selain membahas sejumlah kerja sama antarkedua negara yakni dalam bidang pembangunan dan ekonomi, Jokowi juga meminta dukungan Belanda terhadap proses pendaftaran Indonesia sebagai anggota OECD.  

“Indonesia telah ajukan aplikasi keanggotaan OECD dan telah lakukan berbagai reformasi ekonomi sejalan dengan persyaratan OECD,” ucap Jokowi.

Sebelumnya, pada 10 Agustus 2023, Menteri Koordinator bidang Perekonomoian, Airlangga Hartarto, bertemu dengan Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, untuk membahas rencana Indonesia menjadi anggota lembaga tersebut. 

Airlangga menambahkan, OECD juga mempertimbangkan Indonesia yang tengah berproses menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF). 

“Mereka juga melihat kegiatan yang berkait dengan ekonomi yang berkeadilan, apakah itu perpajakan, apakah itu terkait dengan Indonesia yang sedang berproses di dalam FATF. Itu menjadi suatu hal yang positif,” kata Airlangga. 

Meski demikian, Airlangga menambahkan bahwa proses menjadi anggota OECD dibutuhkan waktu yang lama, sekitar 4 tahun hingga 8 tahun.

Jika nantinya Indonesia berhasil menjadi anggota OECD, Indonesia akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara dan negara ketiga di Asia yang menjadi anggota lembaga tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper