Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar pemeriksaan rapid test antigen berbayar di sejumlah terminal tipe A.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di simpul-simpul transportasi, khususnya terminal tipe A dan pelabuhan penyeberangan.
“Kami sadar saat ini adalah masa yang sulit bagi masyarakat akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu kami dari Kemenhub sesuai arahan Menteri Perhubungan melakukan sejumlah upaya untuk membantu masyarakat. Untuk penyediaan rapid test antigen di terminal memang berbayar, sementara di pelabuhan penyeberangan tidak berbayar,” katanya, Senin (9/8/2021).
Budi menjelaskan, pelaksanaan rapid test antigen berbayar dilakukan di empat terminal, yaitu Tirtonadi, Purworejo, Tingkir, dan Pulo Gebang dengan total tes sebanyak 3.114 orang.
Sementara itu, lanjutnya, terdapat juga lima pelabuhan yang menyediakan layanan rapid test antigen gratis, yakni di Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, dan Makassar.
Untuk peralatan tes di pelabuhan disediakan oleh Kementerian Kesehatan, Pelindo II, Pelindo III, Pelindo IV, dan mitra-mitra perhubungan seperti APM.
Baca Juga
“Pelaksanaan rapid test antigen gratis di pelabuhan penyeberangan tersebut secara khusus disediakan bagi pengemudi angkutan logistik,” sebutnya.
Lebih lanjut, Budi berharap pelaksanaan rapid test antigen maupun vaksinasi massal yang dilakukan di simpul-simpul transportasi dapat bermanfaat, baik bagi mitra transportasi seperti pengemudi dan kondektur, maupun masyarakat umum yang terdampak pandemi.
Selain itu, dia mengaku tengah berupaya untuk membahas rencana pemberian bantuan langsung tunai berupa subsidi upah dan bantuan lainnya bagi tenaga kerja angkutan moda jalan dan mitra transportasi darat.
“Bantuan subsidi upah tersebut saat ini tengah dalam proses pembahasan bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Keuangan,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
