Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk mengawasi pembelanjaan berbentuk perjalanan dinas.
Hal ini diungkapkan oleh Anggota IV BPK Isma Yatun dalam Entry Meeting Pemeriksaan Terperinci atas Laporan Keuangan Kementerian di Lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) IV, di Kantor BPK, Jakarta pada Senin (6/1/2020).
Isma mengatakan, berdasarkan risk based audit terhadap akun-akun dalam laporan keuangan Kementerian/Lembaga di AKN IV, Pihaknya meminta kepada para instansi untuk memperhatikan sejumlah aspek belanja. Ia meminta kepada seluruh Kementerian di AKN IV untuk melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK.
Salah satu instansi pada AKN IV adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Instansi yang saat ini dikepalai oleh Luhut Binsar Pandjaitan itu diminta untuk lebih memperhatikan pembelanjaan barang yang dilakukan.
“Hal ini [belanja barang], khusus dalam lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, terutama mencakup belanja perjalanan dinas,” kata Isma.
Terkait dengan hal tersebut, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, masalah belanja perjalanan dinas sebenarnya tidak hanya terjadi pada instansinya. Masalah tersebut, katanya, pasti akan dihadapi oleh seluruh instansi, mulai dari menteri hingga ke pejabat dibawahnya.
Luhut mengatakan, saat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, ia dan deputi-deputinya bahkan kerap terpisah hotel. Hal tersebut, katanya, disebabkan oleh anggaran yang kurang mencukupi.
Untuk itu, ia meminta kepada seluruh lembaga, termasuk BPK, untuk mengkaji hal ini bersama-sama agar masalah perjalanan dinas dapat teratasi.
“Oleh karena itu, jangan dijadikan temuan, karena saat ini, hal tersebut tidak dapat dihindari sifatnya,” ujar Luhut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
