Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

5 Berita Ekonomi Terpopuler, Diskon Tarif 50% Tidak Cukup untuk Tol Laut dan Jakarta Tidak Perlu Gusur Warga untuk Pembangunan

Kabar pemerintah berpotensi mengalami kerugian akibat sebanyak 1,65 juta ton cadangan beras yang tersimpan di gudang Perum Bulog harus segera didisposal jadi berita terpopuler kanal Ekonomi siang ini, Senin (4/3/2019)
Presiden Joko Widodo mengecek stok beras di Kompleks Pergudangan Bulog, Jakarta, Kamis (10/1/2019). - ANTARA/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo mengecek stok beras di Kompleks Pergudangan Bulog, Jakarta, Kamis (10/1/2019). - ANTARA/Puspa Perwitasari

1. 1,6 Juta Ton Beras Bulog Terancam Didisposal

Pemerintah berpotensi mengalami kerugian akibat sebanyak 1,65 juta ton cadangan beras yang tersimpan di gudang Perum Bulog harus segera didisposal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan CBP menyebutkan pada Pasal 3 bahwa CBP harus dilakukan apabila telah melampaui batas waktu simpan, baca selengkapnya di sini

2. Pakar: Diskon 50% Tarif Tol Laut Masih Belum Cukup

5 Berita Ekonomi Terpopuler, Diskon Tarif 50% Tidak Cukup untuk Tol Laut dan Jakarta Tidak Perlu Gusur Warga untuk Pembangunan

Intervensi melalui pengurangan tarif muatan balik hingga 50% dari tarif tol laut dipandang tidak cukup.

Kementerian lain harus terlibat dalam sinergi untuk membangkitkan kargo dari timur. Baca selengkapnya di sini

3. Tol Layang Jakarta--Cikampek Terancam Tak Bisa Dipakai Mudik Lebaran?

5 Berita Ekonomi Terpopuler, Diskon Tarif 50% Tidak Cukup untuk Tol Laut dan Jakarta Tidak Perlu Gusur Warga untuk Pembangunan

Elevated toll atau tol layang Jakarta--Cikampek dinilai belum dapat digunakan pada mudik Lebaran tahun ini.

Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menuturkan bahwa pihaknya menyangsikan tol tersebut dapat selesai tepat waktu. Baca selengkapnya di sini

4. Pembangunan Jakarta Tak Perlu Gusur Warga

5 Berita Ekonomi Terpopuler, Diskon Tarif 50% Tidak Cukup untuk Tol Laut dan Jakarta Tidak Perlu Gusur Warga untuk Pembangunan

Jakarta Property Institute (JPI) menawarkan skema pembangunan inovatif tanpa penggusuran sebagai solusi penataan perkampungan dan permukiman ilegal yang lebih berpihak pada warga Jakarta.

Sepanjang 2018, Lembaga Bantuan Hukum mencatat 79 kasus penggusuran yang menimpa 366 kepala keluarga dan 866 unit usaha di Jakarta. Baca selengkapnya di sini

5. KPK Usul LHKPN Diitegrasikan dengan SPT, Menkeu Sri Mulyani Setuju

5 Berita Ekonomi Terpopuler, Diskon Tarif 50% Tidak Cukup untuk Tol Laut dan Jakarta Tidak Perlu Gusur Warga untuk Pembangunan

Kementerian Keuangan memberi sinyal mendukung usulan agar pelapor kekayaan pejabat negara disatukan dengan SPT.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan dukungannya atas rencana integrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan (SPT) yang diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Baca selengkapnya di sini

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Oliv Grenisia
Editor : Surya Rianto
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper