Bisnis.com, JAKARTA-- Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) setuju sektor logistik masuk dalam pembahasan lebih lanjut dalam debat Capres-Cawapres 2019-2024.
Ketua Umum ALI Zaldy Ilham Masita menuturkan kebijakan sektor logistik yang acap berubah setiap pergantian pemimpin negara membuat biaya logistik terus mahal.
"Kita perlu tahu apa visi dan misi dari masing-masing Calon Presiden tentang logistik karena kita tidak mau setiap 5 tahun, pembangunan logistik berubah-berubah terus seperti selama ini," ungkapnya, Minggu (27/1/2019).
Dia menuturkan, pada periode Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 dan Sistem Logistik Nasional, sementara Presiden ke-7 RI, Joko Widodo membuat poros maritim.
Menurutnya, kedua rencana besar tersebut tidak berkesinambungan dan tetap membuat biaya logistik mahal.
Zaldy melanjutkan, sampai sekarang logistik masih menjadi beban bagi perdagangan dan industri di Indonesia.
"Belum ada solusi yang tepat termasuk program-program pemerintah sekarang yang masih parsial-parsial seperti tol laut, dan lain-lain," terangnya.
Dia berpendapat, siapapun Kepala Negaranya seharusnya kebijakan sektor logistik tidak boleh berubah-berubah karena logistik membutuhkan investasi jangka panjang. Namun, dia menjelaskan logistik tidak perlu juga dibuatkan UU atau Dewan Logistik khusus, karena tidak akan efektif kalau Presidennya tidak mengerti Logistik. "Jadi sangat penting kita mengetahui apa visi misi capres di sektor logistik ini," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
