Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah menargetkan menekan angka susut listrik tahun ini pada level 9,40% setelah tahun lalu mencapai 9,60%.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Hendra Iswahyudi mengatakan telah menyusun peta jalan hingga 2024. Sehingga, lanjut dia, persoalan susut jaringan hanya terkait aspek-aspek teknis yang perlu diitensifkan.
“Realisasi susut jaringan listrik sampai akhir 2018 sebesar 9,60%. Ini juga lebih baik dari tahun sebelumnya, yakni 9,75%. Tentu saja semakin menurun,”katanya dalam keterangan resminya Rabu (16/1/2019).
Hendra menjelaskan, susut jaringan harus terus ditekan untuk peningkatan akseptabilitas, dan menjadi asumsi dasar parameter subsidi listrik pada 2019. Adapun di luar susut jaringan, upaya peningkatan akseptabilitas juga dilakukan dengan penurunan penggunaaan BBM untuk pembangkit listrik, dimana sampai dengan akhir 018, penggunaan BBM adalah 5,00% dari target 5,00%. Pada 2019 target penggunaan BBM adalah 4,03%.
Di samping itu, lanjut dia, pemerintah tetap memberikan subsidi bagi seluruh pelanggan rumah tangga 450 VA dan rumah tangga miskin dan tidak mampu daya 900 VA dengan mengacu Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM).
Kebutuhan subsidi listrik tahun 2019 sebesar Rp 65,32 Triliun Rupiah, sedangkan alokasi APBN tahun 2019 sebesar Rp59,32 triliun dan cany over ke tahun berikutnya sebesar Rp6 triliun.
Adapun asumsi indikator ekonomi makro tahun 2019 yang dipergunakan untuk menghitung besaran subsidi tersebut, antara lain, Pertumbuhan ekonomi 5,3%, Nilai tukar senilai Rp15.000/USD serta Harga Minyak ICP sebesar US$70 per barel.
Fokus di NTB dan Papua
Sementara itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, ada beberapa daerah yang akan menjadi fokus peningkatan rasio elektrifikasi tahun ini di antaranya Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Papua.
Menurut Andy, tidak mudah untuk mengejar target rasio elektrifikasi di kedua daerah tersebut. Sebab, ada beberapa kendala yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah.
Dia mencontohkan di NTB, kesulitan terbesar memasang listrik disana adalah masalah struktur tanah yang keras sehingga sulit memasang satu tiang listrik disana. Dampaknya membuat vendor yang sebelumnya ditugaskan kabur.
"Sehingga pengerjaan proyek tersebut pun terbengkalai. Banyak vendor meninggalkan begitu saja padahal sudah tandatangan," katanya.
Menurut Andy, tidak mudah untuk mengejar target rasio elektrifikasi di kedua daerah tersebut. Sebab, ada beberapa kendala yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah.
"Di NTB ada pernyataan untuk menegakan satu tiang saja setengah mati disana. Tanahnya sangat keras,"ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=348&h=261)
