Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah akan menunjuk satu badan untuk memecahkan persoalan tumpang tindih kewenangan dalam integrasi transportasi di Jabodetabek.
"Artinya yang menyatukan kewenangan-kewenangan yang diperlukan untuk itu. Bagaimana bentuknya belum. Ini mau jadi satu tangan [kewenangan]. Jangan kemudian ada di Perhubungan, PU [Pekerjaan Umum], DKI," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Istana Negara, Selasa (8/1/2019).
Dia menjelaskan integrasi tersebut akan melibatkan semua moda transportasi massal di Jabodetabek mulai dari light rapid transit (LRT), mass rapid transit (MRT), Transjakarta, kereta bandara, dan Commuterline.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan tiga pemerintah provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten sudah menyatakan komitmennya dalam menyederhanakan kewenangan untuk menyukseskan proses integrasi tersebut.
"Kompak [3 provinsi], saya pikir saya respect dengan Pak Presiden. Kita harus ikut arahan Pak Presiden harus disatukan," tekannya.
Soal kesiapan untuk menjalankan integrasi itu, Budi menyebutkan pekerjaan rumahnya hanya memindahkan kewenangan sehingga diharapkan integrasi kewenangan bisa berjalan lancar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
