SUBSIDI PANGAN: Kurangi impor beras

JAKARTA--Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah mengurangi kebiasaan impor pangan untuk memaksimalkan program subsidi pangan."Program subsidi pangan harus dibarengi dengan pengurangan kebiasaan impor yang dilakukan oleh pemerintah. Percuma subsidi besar jika keran impor tetap dibuka," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, di Jakarta, Senin (29/10/2012).Untuk program beras untuk masyarakat miskin (raskin), menurut Firman, harus dilaksanakan dan pemenuhannya jangan diambil dari impor melainkan dari dalam negeri."Selama ini, kebutuhan beras raskin dilakukan pemerintah dengan mengandalkan impor karena harganya lebih murah. Sebaiknya, pemerintah membeli dari dalam negeri untuk mendorong petani lokal," paparnya.Sementara itu, Peneliti Serikat Petani Indonesia (SPI) Ahmad Yaqub mengatakan bahwa pemerintah harus mengawasi penyaluran subsidi benih dan pupuk."Untuk mengurangi penyimpangan yang selama ini marak ditemukan, penyaluran subsidi benih dan pupuk harus diperketat agar ruang penyimpangan dan penyalahgunaan yang sekarang marak bisa dihentikan," ujarnya.Pemerintah, menurut dia, telah mengurangi anggaran subsidi pangan karena menurunnya jumlah rumah tangga miskin yang mengindikasikan terjadi perbaikan ekonomi.Adapun rumah tangga sasaran (RTS) yang berhak mendapatkan jatah raskin dari pemerintah berkurang dari 17,5 juta RTS menjadi 15,5 juta RTS. (Antara/msb)