JAKARTA: Kadin menilai pemda belum serius mengembangkan sektor pelayaran, padahal peluang sektor ini ke depan semakin menjanjikan seiring pelaksanaan asas cabotage di Indonesia.Ketua Komite Tetap Perhubungan Laut Kadin Carmelita Hartoto mengatakan prospek angkutan laut nasional cenderung membaik sejalan dengan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia hingga 2025. Namun, katanya, pemerataan angkutan laut nasional perlu dilakukan mengingat hingga kini dari 1.700 unit SIUPAL (Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran), mayoritas tersebar di Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Riau. Menurut dia, hanya sebagian kecil operator kapal yang berbasis di luar daerah tersebut padahal Inpres 5/2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional mengamanatkan kepada Pemda turut memberdayakan industri pelayaran. "Sampai sekarang peran pemda belum optimal, termasuk peran perbankan milik pemerintah daerah seperti bank pembangunan daerah yang belum terasa penetrasinya ke sektor pelayaran nasional," katanya pekan lalu. Dia menjelaskan pemda bisa mengoptimalkan pemberdayaan indutsri pelayaran dengan memberikan insentif bagi operator berskala kecil dan menengah dengan mendorong BPD melakukan penetrasi pembiayaan ke pelayaran. Carmelita mengingatkan sekitar 75% pelaku sektor pelayaran adalah kelompok usaha kecil dan menengah, terutama dilihat dari jenis kapal yang dioperasikan oleh perusahaan tersebut. Data Kadin pada 2009 menunjukkan jumlah perusahaan pelayaran mencapai mencapai 1.758 unit dan dari jumlah itu, sekitar 75% tergolong perusahaan kecil yang menggunakan kapal kecil untuk melayani transportasi jarak dekat. (tw)

---

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru