JAKARTA: Badan Pusat Statistik memastikan pendataan program perlindungan sosial 2011 tetap akan dilaksanakan serentak pada Juli kendati anggaran pelaksanaannya masih kurang sekitar Rp200 miliar dari total yang dibutuhkan sebesar Rp550 miliar. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan mengatakan masih adanya kekurangan anggaran untuk pendataan program perlindungan sosial (Ppls) sekitar Rp200 miliar dikarenakan pemerintah menaikkan target rumah tangga yang disurvei menjadi 40% dari sebelumnya yang sekitar 20%-30%. Karena adanya perubahan itu, anggaran yang dibutuhkan jadi bertambah. Kekurangan terpaksa ditalangi lewat APBNP, ujar Rusman kepada Bisnis, hari ini. Dia menjelaskan target 40% nasional yang disasar survei ini akan ada sekitar 24 juta rumah tangga tangga sasaran. Angka itu didapat dari penghitungan jika total penduduk Indonesia yang ada sekitar 240 juta dibagi dengan rata-rata per keluarga terdiri dari 4 orang, maka perkiraan keluarga di Tanah Air saat ini mencapai 60 rumah tangga. Adapun setiap provinsi akan berbeda kuota surveinya tergantung pada tingkat besar kecilnya kemiskinan di provinsi tersebut. Misalnya, di DKI Jakarta hanya akan di sasaran 5% rumah tangga sasaran, maka di Papua bisa mencapai 70%. Survei ini bertujuan bukan hanya untuk mendata masyarakat miskin, namun lebih kepada pendataan program perlindungan sosial. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa semua program bantuan sosial targetnya berbeda. Contoh Raskin (beras untuk rakyat miskin), kata Rusman, jumlahnya seharusnya tidak sebesar untuk Jamkesmas, tetapi sekarang ini kan datanya sama data untuk Raskin, data untuk Jamkesmas, atau program bantuan lainnya. Dilapangan faktanya harusnya berbeda untuk Raskin orangnya seperti ini, untuk Jamkesmas seperti ini. orang yang tidak miskin kalau dia jatuh sakit tiba-tiba bisa menjadi orang tidak mampu apalagi jika penyakitnya kronis. Dia harus dicakup dalam program Jamkesmas itu. BPS akan mengerahkan sekitar 120.000 petugas untuk Ppls. Pelaksanaannya serentak dilakukan pada 7 Juli dan ditargetkan selesai pertengahan Agustus 2011. Hasil penghitungan ini akan diserahkan ke pemerintah daerah dan kementerian yang membutuhkan paling lambat akhir tahun ini, karena diharapkan hasil survei ini bisa digunakan untuk program 2012. Sebelumnya BPS sudah melakukan dua kali sensus yang menyasar rumah tangga seperti pada 2005 dimana nama yang dipakai menggunakan pendataan sosial ekonomi (PSE) dan menghasilkan sebanyak 19,1 juta rumah tangga sasaran. PSE dipersiapkan untuk memfasilitas pemerintah menyalurkan BLT sebagai kompensasi kenaikan harga BBM saat itu. Kemudian ada 2008, BPS melakukan update lagi dari data 2005 dihasilkan 17,5 juta rumah tangga sasaran. Angka penurunan ini terjdi karena BPS bisa meminimalkan orang-orang yang tidak berhak mendapatkan BLT. Saat ini BPS juga tengah menantikan penandatanganan nota sepahaman (MoU) dengan 3 instansi lain yakni Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Direktorat Jendaral Pajak terkait adanya pertukaran pengaksesan data masing-masing instansi. Draft ini sudah final tinggal ditandatangani 4 instansi yakni Gubernur BI, Kepala BPS, dan Menteri Keuangan yang mewakili bea cukai dan pajak. Tujuannya agar bisa saling control dan semangat data yang lebih berkualitas, ujar Rusman. (faa)

---

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru