JAKARTA: Pelaku usaha bidang infrastruktur berharap rencana pemerintah membentuk bank khusus pendanaan kegiatan infrastruktur dapat mempercepat target realisasi pembangunan infrastruktur di tanah air. Wakil Ketua Bidang Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Zulkarnaen Arif mengatakan kebutuhan perbankan atau lembaga keuangan untuk pembiayaan infrastruktur saat ini cukup mendesak, menyusul kebutuhan investasinya hingga 2014 diperkirakan mencapai Rp1,924 triliun sedangkan kemampuan pembiayaan pemerintah hanya sekitar Rp550 triliun atau setara 30%.Karena itu, katanya, perlu pembiayaan dari sektor swasta untuk pemenuhan 70%. Namun, kemampuan swasta dalam penggarapan proyek juga ditentukan oleh sumber pembiayaannya."Sayangnya saat ini lembaga keuangan untuk mendanai infrastruktur itu sangat minim, karena sifatnya yang jangka panjang. Karena itu diperlukan perbankan khusus pendanaan infrastruktur baik dari BUMN ataupun swasta, ujarnya pada Bisnis hari ini.Dia mengatakan pembentukan bank infrastruktur juga harus memenuhi beberapa syarat. Misalnya saja bunganya lebih rendah atau mendapat subsidi dari pemerintah, mekanisme pengajuan kredit yang tidak berbelit, dan dengan tenor jangka panjang hingga 30 tahun karena umumnya konsesi proyek infrastruktur dan pengembalian investasi berlangsung dalam jangka panjang.Sedangkan untuk sektor infrastutkur yang dapat didanai dari bank infrastruktur itu adalah proyek yang berkepentingan umum, dan komersil. Untuk skala prioritas sektor yang harus didahulukan, lanjutnya, hampir semua pembangunan infrastruktur baik transportasi, energi, dan air saat ini membutuhkan percepatan pelaksanaan.Selain itu, Ketua Asosiasi Konstruksi Indonesia (AKI) Sudarto mengatakan seharusnya pemerintah menghidupkan kembali perbankan yang sempat dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur yakni Bank Pembangunan Indonesia (Bappindo) supaya pengusaha tidak kesulitan dalam mencari sumber pendanaan.Pasalnya, menurut Sudarto perbankan sulit memberikan kredit pada kegiatan konstruksi karena jangka waktu pengembalian pinjamannya yang cukup panjang. "Perlu dihidupkan lagi bank seperti Bapindo atau namanya Bank konstruksi dan infrastruktur. Hal ini dilakukan di China ada bank khusus konstruksi, sehingga pembangunan infrastruktur mereka berjalan cepat," ujar Sudarto.Selain jaminan perbankan, tambahnya, pemerintah dan masyarakat juga perlu mementingkan pangawalan RUU tanah yang sedang dibahas di DPR. Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto mengatakan mereka mendukung rencana pembentukan bank pembangunan khusus mempercepat pendanaan infrastruktur di Indonesia.Adanya bank pembangunan ini akan memudahkan mekanisme pembangunan infrastruktur, namun sayangnya masih banyak bank yang tidak yakin dengan masalah pembebasan lahan yang bisa diselesaikan, kata Djoko.(mmh)

---

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru