JAKARTA: Ketua DPR Marzuki Alie meminta Komisi VII DPR segera mengambil sikap menyusul akan berakhirnya masa kontrak Blok West Madura Offshore (WMO) pada 7 Mei 2011 setelah 30 tahun dikelola CNOOC (China). "Saya serahkan pada Komisi VII DPR untuk menyikapi ini," ujar Marzuki pada wartawan diruang Pimpinan DPR hari ini. Hanya saja Marzuki enggan berkomentar lebih detil soal investasi asing tersebut. Menurut dia, secara pribadi dirinya tidak menguasai persoalan WMO itu sehingga dikhawatirkan tanggapan yang diberikannya tidak tepat. "Saya kan tidak menguasai semua masalah. Jadi saya serahkan pada ahlinya yang menguasai masalah ini, Komisi VII DPR," kata wakil ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut.Berdasarkan data-data yang diperoleh Komisi VII DPR, blok WMO selama ini masih berpotensi menghasilkan minyak yang cukup baik. Jika pengelolaan blok itu diserahkan pada pihak asing, jelas ini akan merugikan kepentingan dalam negeri sendiri.Sebelumnya Direktur Eksekutif Studi Sumber Daya Alam Indonesia Marwan Batubara mengungkapkan lambannya pemerintah dalam menentukan sikap bagi pengelolaan Blok WMO akibat banyaknya kepentingan. Salah satu persoalan yang muncul adalah proses pengalihan saham kedua perusahaan CNOOC (China) dan Kodeco (Korsel) yang dinilai tidak transparan.Berdasarkan UU 22/2001 tentang Migas dan peraturan di bawahnya, Pertamina sebagai perusahaan milik negara diberi hak istimewauntuk mengajukan permohonan pengelolaan blok yang sudah habis masa kontraknya. Apalagi kalau blok yang habis masa kontraknya tersebut masih memiliki nilai ekopnomi.

---

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru