JAKARTA: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak ikut campur dalam penelusuran 151 perusahaan wajib pajak (WP) yang dilakukan lembaga penegak hukum untuk menuntaskan kasus mafia pajak Gayus Tambunan.Anggota IV BPK Ali Masykur Musa mengatakan dalam acara silaturahmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan 7 pimpinan lembaga negara yang digelar di gedung BPK hari ini, juga tidak membahas detil soal WP terkait Gayus.Itu [penulusuran 151 perusahaan WP terkait Gayus] bukan menjadi, belum menjadi bagian dari kita, kata Ali menjawab pertanyaan wartawan di Gedung BPK hari ini.Ketika ditanyakan apakah 151 perusahaan wajib pajak yang akan ditelusuri guna menuntaskan kasus Gayus tersebut akan diaudit oleh BPK, Ali mengatakan hal itu bukan bagian yang ditangani BPK.Saat didesak bidang apa yang akan dilimpahkan sebagai tugas BPK dalam rangka koordinasi antarlembaga negara untuk menuntaskan kasus Gayus, kembali Ali mengatakan, [Kasus Gayus] bukan bidang kami.Dia mengatakan memang tercipta koordinasi antar lembaga negara antara lain terkait penyelesaian masalah penegakan hukum, sehingga menjadi salah satu tema yang dibahas dalam silaturahmi antara Presiden Yudhoyono dan tujuh pimpinan lembaga negara. Namun, Ali mengatakan sinergi memang dilakukan, tetapi tidak membahasnya secara detil.Dia hanya mengatakan BPK mempunyai komitmen yaitu selain memeriksa keuangan negara kaitannya dengan belanja terhadap APBN, tetapi juga memiliki komitmen guna meningkatkan penerimaan negara.Tujuh lembaga negara yang hadir dalam silaturahmi tersebut adalah Ketua BPK Hadi Poernomo, Ketua MPR Taufik Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua Mahkamah Agung Harifin A. Tumpa, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.Seperti diketahui Kementerian Keuangan telah menyerahkan 151 perusahaan wajib pajak kepada kepolisian terkait upaya penuntasan kasus mafia pajak Gayus Tambunan.Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan meski telah menyerahkan 151 perusahaan WP pada pihak kepolisian, bukan berarti seluruhnya dipastikan melakukan kegiatan melanggar pajak (Bisnis, 17 januari 2011).(yn)

---

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru