JAKARTA: Kementerian PPN/Bappenas meminta pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam kebijakan pengentasan kemiskinan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana mengatakan kebijakan pengentasan kemiskinan akan lebih efektif dan terarah bila pemerintah daerah turun tangan. "Yang langsung tahu mengenai masyarakat miskin di daerah itu kan pemerintah daerah masing-masing karena mereka yang dekat. Jadi pemerintah daerah harus pro aktif," tegasnya hari ini. Pemerintah pusat, lanjutnya, selama ini selalu fokus terhadap kebijakan pengentasan kemiskinan dan pengangguran dalam setiap kebijakan pembangunan ekonomi nasional. "Tidak mungkin hanya bicara pertumbuhan ekonomi saja, pada saat yang sama kami juga memperhatikan aspek keadilan. Pemerintah terus berupaya supaya tidak ada masalah kemiskinan lagi," ujarnya. Menko Perekonomian Hatta Radjasa dalam bahan paparannya berjudul "Percepatan Pertumbuhan ekonomi yang Berkeadilan 2011" yang dipaparkan dalam Rapat Kerja Pemerintah 2011 pada 10 Januari mengklaim kinerja ekonomi yang membaik belakangan ini telah memberi dampak positif bagi tingkat kesejahteraan rakyat. Tingkat pengangguran diklaim turun 7,9% di 2009 menjadi 7,14% di 2010. Sementara tingkat kemiskinan diklaim berhasil diturunkan dari 14,2% di 2009 menjadi 13,3% di 2010. Menurut Hatta, peningkatan kesejahteraan rakyat juga terlihat dari indikator pendapatan per kapita yang pada 2010 diperkirakan mencapai US$3.000 atau naik dari US$2.590 di 2009. (esu)
