JAKARTA: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akhirnya menerima pasokan gas sebesar 140 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) dari PT Perusahaan Gas Negara, guna mendukung terealisasinya proyek pembangunan unit penampungan regasifikasi terapung (floating storage regasification unit/FSRU) di Belawan, Sumatra Utara.
Direktur Utama PLN Dahlan Iskan mengemukakan pada dasarnya kebutuhan riil pasokan gas di kawasan Sumut dari unit penampungan regasifikasi terapung tersebut diperkirakan hanya 60 MMscfd.
Pasalnya, kata dia, ke depannya perusahaan listrik pelat merah itu telah berencana mengurangi penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar gas yang ada di kawasan Sumut, sebagai upaya penghematan perseroan.
Ternyata, kita memerlukan gas, memang tidak sebesar yang diperkirakan [140 MMscfd]. Tetapi, karena itu [FSRU] proyek nasional yang harus sukses, lantas PLN bersedia. Ya sudahlah, kita terima saja, berapa yang harusnya disediakan, ujar dia, hari ini.
Sebagai upaya penghematan, jelas dia, pasokan listrik di kawasan Sumut nantinya bertumpu kepada PLTA, PLTM, dan PLTU. Sementara itu, lanjut dia, mesin-mesin pembangkit yang menggunakan bahan bakar gas, hanya akan beroperasi paling lama 6 jam sehari.
Akan tetapi, kata dia, dengan adanya pasokan gas 140 MMscfd tersebut, nantinya digunakan pada waktu beban puncak saja. Menurut dia, bisa saja pada saat beban puncak, kebutuhan listrik di wilayah tersebut besar sekali sehingga gas yang diperlukan bisa mencapai 18-20 jam sehari.
Kemungkinan lainnya, dia menambahkan PLN akan membeli mesin baru karena jumlah kebutuhan listrik di masa puncak meningkat.
Apalagi, mengingat ke depan itu tidak ada gambaran bahwa akan ada tambahan gas apapun di wilayah itu [Sumut], maka lebih baik kita terima saja gas yang diberikan. Sekarang kita pikirkan saja [gas] untuk dipakai apa, PLN akan menyesuaikan.
Hanya saja, Dahlan membantah tertundanya proyek pembangunan FSRU di Sumut itu dikarenakan belum adanya kepastian mengenai volume gas yang akan diambil oleh PLN.
Tidak mungkin mundur karena PLN. Masa mundurnya [keputusan PLN] hanya 1 bulan, menyebabkan proyek mundur 1 tahun. Tapi ya sudahlah, mundur katanya, ya tidak apa-apa, tutur Dahlan.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita Herawati Legowo mengatakan rencana pembangunan FSRU di Sumut memang sempat tertunda karena belum adanya kepastian mengenai volume gas yang akan diambil oleh PLN.
Namun, jelas dia, setelah adanya kejelasan volume gas yang dibeli PLN akan naik kembali menjadi 140 MMscfd setelah tadinya sempat turun menjadi 60 MMscfd, maka proyek tersebut bisa dilanjutkan kembali.
Kami sudah melaporkan ke Wakil Presiden kalau [FSRU] Sumut, yang semula direncanakan dapat selesai pada akhir 2011, mundur menjadi akhir 2012, jelas Evita.
Seperti diketahui, sesuai dengan amanat Inpres No 01/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, khususnya infrastruktur untuk pemenuhan pasokan gas bumi dalam negeri, pembangun FSRU tersebut akan dilakukan di tiga lokasi, yakni di lepas pantai utara Teluk Jakarta, Sumatra Utara, dan Jawa Tengah atau Jawa Timur, untuk mengatasi defisit gas hingga di atas 200 MMscfd. (aph)
