Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bey Minta Data Stok Pangan Jabar Harus Lebih Mutakhir

Penjabat Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin meminta data stok pangan yang dimiliki Jawa Barat lebih mutakhir dan bisa dipertanggungjawabkan.
Penjabat Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin
Penjabat Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin

Bisnis.com, BANDUNG—Penjabat Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin meminta data stok pangan yang dimiliki Jawa Barat lebih mutakhir dan bisa dipertanggungjawabkan.

Bey mengatakan pemutakhiran data stok secara konsisten dengan penuh tanggung jawab dan akuntabel adalah kunci dari program pengendalian inflasi. Pemerintah Provinsi harus secara proaktif melakukan stock taking bersama Bulog.

“Demikian pula Bulog secara proaktif meminta Pemprov untuk ikut serta dalam memastikan stok dan proyeksi stok dalam beberapa bulan mendatang,” katanya di Bandung, Rabu (6/3/2024).

Menurutnya hal ini merupakan salah satu masukan dari 5 poin pengendalian inflasi. Bey menilai naiknya inflasi dipicu akibat adanya ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan, yang mengakibatkan adanya distorsi harga barang.

“Ketidakseimbangan dapat terjadi akibat turunnya produktivitas atau adanya hambatan dalam penyaluran barang yang dibutuhkan akibat kurang baiknya sarana dan prasarana,” ujarnya.

Sementara itu, operasi Pasar sejatinya adalah penyelesaian sesaat di mana di sisi lain, masyarakat menghendaki adanya kepastian atas harga barang yang sesuai dengan daya beli mereka secara terukur.

“Penting untuk dipikirkan langkah konkret dan membumi agar kegiatan Operasi Pasar tidak selalu dijadikan solusi dalam mengendalikan inflasi,” tuturnya.

Kemudian, soal keterlibatan BUMD ataupun BUMDES dalam pengendalian inflasi, sepanjang tata kelola yang dilakukan tidak menambah beban baik bagi BUMD maupun BUMDES, tujuan pengendalian dapat saja tercapai.

“Namun, perlu dipikirkan bahwa BUMD dan BUMDES adalah Badan Usaha yang tujuan akhirnya memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi pemegang saham atau meningkatkan PAD,” paparnya.

Dia juga menyarankan agar koordinasi antar kelembagaan yang positif harus mengabaikan segala kepentingan karena tujuan pengendalian inflasi adalah untuk masyarakat. Bukan sekedar belomba untuk mendapatkan penghargaan.

“Penghargaan memang merupakan sebuah simbol pencapaian namun, lebih baik kita mempertahankan kualitas dibandingkan mengedepankan kuantitas penghargaan,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Ajijah
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper