Bisnis.com, BANDUNG - Pertumbuhan ekosistem perekonomian syariah di Jawa Barat terus menunjukkan tren positif.
Hal tersebut terlihat dalam angka penyaluran pembiayaan syariah yang terus berkembang. Yakni, pada kuartal 1 sebesar 13,19 persen, Kuartal 2 sebesar 15,5 persen dan kuartal 3 sebesar 15,7 persen.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Herawanto mengatakan pertumbuhan ekosistem digital di Jawa Barat harus terus didorong dengan mengoptimalkan digitalisasi.
"Perkembangan keuangan syariah di Jabar positif sudah bagus tapi masih belum optimal," kata Herawanto, Minggu (4/9/2022).
Oleh karena itu, pihaknya akan memacu kinerja keuangan syariah di Jawa Barat dengan banyak stimulus, salah satunya dengan menggelar kegiatan Digital and Sharia Economic Festival (Digisef) yang bekerja sama dengan berbagai pemerintah daerah.
Dalam acara tersebut, meskipun tidak seluruh pelaku ekonomi syariah tergabung secara langsung, namjn ini akan memberikan efek positif terhadap ekosistem ekonomi syariah dimana pelanggan sudah akrab dengan produk keuangan syariah.
"Kegiatan ini akan jadi nilai tambah Kota Bandung selama tiga hari digelarnya Digisef 2022. Transaksi dan bisnis matching di event ini meningkat dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan pasca pandemi ekonomi meningkat," paparnya.
Herawanto menambahkan, sistem keuangan syariah di Jawa Barat harus bisa masuk pada semua segmen, baik sektor bisnis mikro maupun makro. Sehingga penting untuk mengoptimalkan sistem digital keuangan syariah.
Perkembangam ekonomi syariah, kata dia, harus ditekankan pada fungsi rahmatan lil alamin. Serta, perlu mengembangkan inklusifitas dan fungsi suitanabality.
"Ekonomi syariah harus jadi alternatif ekonomi yang efisien dan efektif," katanya.
Sementara itu, Asda 2 Pemprov Jabar Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Taufik BS, mengatakan Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang memiliki Peraturan Gubernur (Pergub) Pengembangan Ekonomi Syariah.
"Dengan adanya Perda Pengembangan ekonomi syariah ini, maka kami membuat road map pengembangan 8 sektor ekonomi syariah hingga 2025," ujar Taufik.
Selain itu, menurut Taufik, pihaknya juga menyiapkan kelembagaan untuk penguatan ekonomi syariah. Yakni, dengan membentuk komite ekonomi syariah di daerah.
"Kelembagaan ekonomi syariah ini mengatur ruang lingkup, kelembagaan, road map, apa yang ditangani pemangku kepentingan tentang kelembagaan, komite daerah ekonomi dan syariah daerah," katanya.
Selain itu, kata dia, pihaknya sedang menyiapkan Keputusan gubernur (Kepgub). Sebagai turunan dari Pergub. Ia berharap, Kepgub ini bisa mengatur kelembagaan, memfasilitasi, dan memonitor hambataan-hambatan pengembagangan ekonomi dan keuangan syariah.
"Nantinya, akan ada definitif orang yang mengurusi ekonomi dan keuangan syariah ini," katanya. (K34)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
