Bisnis.com,BANDUNG--Provinsi Jawa Barat telah dipilih oleh Kemenkumham RI sebagai pionir mengimplementasikan pariwisata berbasis HAM.
Sejumlah poin terkait HAM harus diperhatikan dalam operasional tempat pariwisata seperti penyediaan area ibadah, sarana dan prasarana, serta perlindungan kepada tenaga kerja yang masih berusia remaja atau anak-anak.
Plh Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan selain itu tempat wisata juga harus memperhatikan kebersihan, kenyamanan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Menurutnya poin-poin tersebut wajib dipenuhi oleh seluruh pengelola tempat wisata di Jawa Barat.
“Lebih jelasnya nanti akan dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan HAM serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Intinya Jawa Barat harus menyediakan pemenuhan Hak Asasi Manusia di tempat wisata, termasuk mungkin tentang kesehatan dan lain sebagainya,” katanya, Jumat (15/7/2022).
Plh Gubernur juga meminta agar kegiatan ini terus ditindaklanjuti hingga ke kabupaten/kota. Tujuannya agar setiap lapisan masyarakat memahami pentingnya pariwisata berbasis HAM.
“Mohon ini disampaikan kepada para bupati dan walikota mengenai arahan-arahan dari provinsi. Jangan sampai tidak ditindaklanjuti. Harus diadakan lagi rapat atau pertemuan antara OPD dengan pemangku kepentingan lain seperti PHRI dan sebagainya. Kumpulkan kesimpulannya sehingga kegiatan ini dapat diketahui dan dipahami semua insan pelaku pariwisata,” tuturnya.
Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jabar Teppy Darmawan mengatakan bahwa sektor pariwisata sudah sesuai untuk dijadikan salah satu perwujudan dari Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P5HAM).
Selain itu juga terdapat unsur Cleanliness, Helath, Safety, and Environment Sustainability (CHSE) yang masuk dalam pemenuhan pariwisata berbasis HAM.
“Sudah tidak bisa disangkal bahwa di Jawa Barat secara umum pariwisata merupakan satu sektor yang sangat langsung berhubungan khususnya bagaimana menjadi bagian yang melibatkan banyak orang,” kata Teppy.
Sekretaris Disparbud Jabar Andri Kustria Wardana mengatakan selain CHSE, Pemprov Jabar melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga mendorong setiap pengelola tempat wisata untuk menerapkan protokol berbasis HAM yang didukung 5A yaitu Aksesibilitas, Amenitas, Atraksi, Aktivitas, dan Akomodasi. Ini merupakan poin penting yang harus dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha di sektor pariwisata.
“Protokol wisata berbasis HAM juga termasuk dengan 5A. Termasuk bicara untuk kaum difabel dan lansia. Semua harus ada standarnya. Itu akan diregulasi dan menjadi protokol. Ini menjadi bagian penting untuk menjual tempat pariwisata,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
