Bisnis.com, CIREBON - Pencemaran sampah plastik di pesisir Kota Cirebon, Jawa Barat, dianggap merugikan nelayan setempat. Sampah yang menumpuk selama bertahun-tahun ini perlu penanganan serius oleh pemerintah maupun masyarakat.
Pantauan Bisnis.com, Jumat (24/9/2021), tumpukan sampah tersebut menumpuk di Pesisir Kesenden, Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Deburan ombak dan angin kencang terus mendorong sampah ke daratan.
Tepat di Sungai Kedung Pane yang bermuara di Pesisir Kesenden, satu unit ekskavator yang dikendalikan oleh operator berupaya mengangkut tumpukan sampah. Deretan sampah di pesisir hingga dua kilometer.
Junedi (40), nelayan di Kesenden mengatakan, kalau ia mengeluhkan adanya tumpukan tersebut. Menurutnya, kapal yang hendak melaju dari arah muara menuju laut mengalami kesulitan karena tumpukan sampah.
"Sangat terganggu. Kondisi ini terjadi selama tiga tahun terakhir dan membuat muara jadi dangkal, akibatnya aktivitas nelayan sangat terganggu," kata Junedi di Pesisir Kesenden, Kota Cirebon, Jumat (24/9/2021).
Lurah Kesenden, Rulianto mengatakan, sampah yang menumpuk di kawasan pesisir Kesenden sebagian besar berasal dari kawasan hulu. Menurutnya, kawasan pesisir relatif jauh dengan permukiman penduduk.
Akibatnya, lanjut Rulianto, terjadi sedimentasi atau pendangkalan di Pesisir Kesenden. Hal itu membuat nelayan pergi melaut saat kondisi laut tengah pasang. "Tumpukan sampah satu meter dan panjangnya sekitar satu sampai dua kilometer," katanya.
Pesisir Kesenden Bakal Disulap Jadi Destinasi Wisata
Pemerintah Kota Cirebon menggandeng investor untuk mengubah sebagian lahan berstatus milik pemerintah daerah di pesisir Kesenden, Kecamatan Kejaksan, menjadi sebuah destinasi wisata.
Direktur Utama PD Pembangunan Kota Cirebon Panji Amiarsa mengatakan progres dari pengembangan destinasi wisata baru tersebut masih ke dalam tahap pemetaan area lahan.
Pihaknya pun sudah melakukan pertemuan dengan komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon untuk memantapkan rencana tersebut.
"Kami berkeinginan DPRD bisa membantu mendorong MoU dengan investor ini bisa ditingkatkan menjadi hubungan kerja sama. Di pesisir itu, yang bakal digarap hingga 15 hektare," kata Panji
Panji menyebutkan, kerja sama antara pemerintah dengan investor dilakukan buntuk mengembangkan potensi wisata berlandaskan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9/1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan.
Selain itu, hal tersebut pun mengacu pada peraturan daerah di lingkungan PD Pembangunan. Hak pengelolaan itu, durasinya hingga 30 tahun ke depan.
Nilai investasi untuk pengembangan kawasan pesisir Kesenden pun belum diketahui, lantaran masih dalam proses feasibility study atau studi kelayakan bisnis.
"Setelah diestimasi melalui feasibility study, nanti dilanjutkan siap atau tidak. Kalau tidak siap, kita cari investor lain," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
