Bisnis.com, BANDUNG — Angka suplai dan ketersediaan vaksin di Jawa Barat yang tidak sinkron mengancam makin lambatnya percepatan vaksinasi.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pengelolaan suplai vaksin Covid-19 di Jabar harus diperbaiki. Mengingat daftar alokasi vaksin untuk kabupaten kota berdasarkan rekomendasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI masih belum akurat.
Terbaru, telah datang ke Jawa Barat vaksin Sinovac sebanyak 85.510 vial dan sebanyak 170 vial untuk vaksin Astra Zeneca pada Senin (1/8/2021).
"Kuota vaksin dari pusat alokasi M1 agustus 856.800 dosis. Pembagian ke kota kabupaten sudah saya sampaikan, kami menerima daftar distribusi dari kemenkes," ujar Ridwan Kamil dalam jumpa pers daring, Rabu (4/8/2021).
Menurutnya dari hasil analisa pihaknya, Jawa Barat mengusulkan agar metoda distribusi vaksin yang akan disalurkan kepada setiap daerah ditangani oleh provinsi."Kalau sekarang ini kita ibaratnya hanya jadi tukang pos, menerima vaksin, kemudian menyalurkan sesuai daftar alokasi," katanya.
Jika masih mengikuti rekomendasi dari Kemenkes, pihaknya menemukan terdapat lima kabupaten kota yang kekurangan kuota vaksin. Bahkan, dalam hitungan lima hari sudah habis sehingga tidak dapat melanjutkan vaksinasi.
"Sementara ada juga yang dikasih menurut teori kemenkes, lampiran, di satu bulan itu belum habis," katanya.
Karena itu, dia meminta agar pengelolaan suplai vaksin tersebut diserahkan ke provinsi, termasuk dalam mengatur distribusi ke daerah berdasarkan kecepatan dan analisa evaluasi. Selain itu, provinsi juga bisa mebagikan kepada pihak ketiga untuk mengenjot percepatan vaksinasi di Jabar.
Terlebih, berdasarkan kesanggupan puskesmas, klinik rumah sakit dan infrastruktur pemerintah hanya dapat menjangkau 60 persen."40 persen harus dikeroyok oleh infrastruktur non pemerintah," imbuhnya.
Menurut Ridwan, pemerintah pusat juga sudah memutuskan kesuksesan vaksinasi ini dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu 50 persen pemerintah daerah, 25 persen TNI dan 25 persen Polri.
Adapun jumlah distribusi vaksin Covid-19 di Jabar tertinggi adalah Kota Bandung, 2.547.000 dosis, Kota Bekasi 691.000 dosis, Kab Bogor 686.000 dosis, Kota Depok 452.000 dosis, Kota Bogor 417.000 dosis.
Sejauh ini pemerintah pusat juga telah mengarahkan agar mendahulukan aglomerasi. Artinya, wilayah Bodebek dan Bandung Raya akan menerima vaksin yang lebih banyak sesuai dengan sebaran kasus."Dimana kasus tinggi, vaksinnya lebih banyak," katanya.
Disinggung mengenai pengelolaan ritme vaksinasi di Jabar, Emil menyampaikan, terbagi dari dua. Di mana salah satunya menggunakan aplikasi bernama SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik).
Aplikasi milik pemerintah pusat tersebut digunakan untuk mengupdate stok vaksin di gudang. Hanya saja, dia mengaku, terjadi permasalahan di lapangan lantaran tidak semua gudang segera melakukan update.
"Ada gap data yang kita temukan sekian ratus ribu dosis sedang kita telusuri dimana permasalahannya. Pemerintah pusat menganggap kita masih kelebihan dosis, di bawah padahal menganggap sudah habis. Aplikasi stoknya tidak sedisiplin yang kita harapkan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
