Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan skema kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di sektor informal.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat Boy Iman Nugraha mengatakan upaya tersebut dilakukan dengan menyiapkan UPTD Pusat Pengelolaan Pelayanan Perumahan Jawa Barat menjadi BLUD.
"Nanti ke depan ada tambahan [tugas] yaitu memfasilitasi pembiayaan kepemilikan perumahan. Jadi untuk masyarakat miskin informal yang saat ini belum ada pasarnya misalnya untuk tukang pijit, tukang cukur," katanya, Rabu (9/6/2021).
Menurutnya MBR yang bekerja di sektor informal kesulitan untuk mendapatkan akses perumahan biasa terlebih ada persyaratan BI Checking.
"Kalau dia masuk ke perumahan biasa kan ada BI checking tapi kalau dengan masuk ke sini ada skema khusus dengan tetap ada jaminan. Hanya jaminannya tidak seketat yang ada di perumahan biasa," katanya.
Pihaknya saat ini tengah menghitung biaya dengan kemudahan yang bisa meringankan beban masyarakat untuk memiliki hunian. Rencananya untuk pembiayaan tersebut di antaranya dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), atau dari SMM ditambah dari pemerintah provinsi.
"Mudah-mudahan tahun ini proses menjadi BLUD pada Juli ini selesai dan dana PPDPP bisa bergulir di sini ya minimal modal di sini Rp10 miliar. Misal dari PPDPP Rp5-6 miliar turun itu bisa untuk 300 unit, sementara target kita 1.000 unit idealnya, " paparnya.
Dengan adanya bentuk BLUD, lanjut Boy, diharapkan bisa mendongkrak akselerasi peningkatan kepemilikan rumah. Yang kedua memperluas cakupan, yang ketiga peningkatan pelayanan pemerintah atau UPTD dari yang menyediakan hunian tapi sekarang memfasilitasi pembiayaan kepemilikan rumah.
"Untuk UPTD mudah-mudahan Juli selesai. ini saya dikejar tayang juga,"tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
