Bisnis.com, BANDUNG — Usulan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di lima wilayah Jawa Barat yang berbatasan dengan DKI Jakarta menunggu kelengkapan data dari beberapa daerah.
Juru Bicara Gugus Tugas COVID-19 Jawa Barat Daud Ahmad mengatakan rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengirimkan surat usulan PSBB untuk Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi dipastikan akan dilakukan.
“Pak Gubernur akan mengusulkan ke Menteri Kesehatan. Perlu diketahui sampai saat ini kita masih menunggu beberapa data dari kabupaten/kota. Ada data yang harus dilengkapi, kalau sudah selesai Pak Gubernur akan menandatangani surat usulan untuk Menteri Kesehatan dan bisa disampaikan ke Jakarta,” katanya dalam keterangan pers terbaru di Bandung, Rabu (8/4/2020).
Menurutnya pihak Gugus Tugas COVID-19 Jawa Barat saat ini tengah menaruh konsentrasi pada usulan PSBB kelima wilayah tersebut pada Kementerian Kesehatan. Kawasan Bodebek kata Daud sulit dilepaskan dari kebijakan PSBB yang sudah diambil lebih dulu oleh DKI Jakarta.
“Kami dari gugus tugas bersepakat pencegahan konsentrasi di Bodebek, lima kepala daerah sepakat mengusulkan ke gubernur dengan melampirkan persyaratan-persyaratan,” ujarnya.
Jika kawasan Bodebek diperbolehkan menerapkan PSBB, pihaknya baru akan beralih pada kemungkinan mengusulkan daerah lain. Namun, usulan akan didahului oleh kajian dan kelengkapan data yang diberikan daerah terutama yang menjadi klaster penyebaran virus.
“Kami semua berharap sudah lengkapnya data mengenai PSBB bisa disampaikan ke Menteri Kesehatan. Dua hari dijawab, kita tunggu usulan dari Pak Gubernur dan keputusan dari Menteri Kesehatan seperti apa, saya yakin dengan pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta, saya yakin Bupati/Wali Kota yang ada di wilayah Bodebek sudah menyiapkan antisipasi secara teknis apa yang akan dilakukan di wilayah mereka,” tuturnya.
Menurutnya pelaksanaan PSBB di DKI pada Jumat mendatang secara otomatis membuat wilayah sekitarnya melakukan penyesuaian. Penutupan kantor dan tempat usaha akan membatasi pergerakan masyarakat Bodebek ke Jakarta.
“Saya harap warga Bodebek bisa menerapkan social distancing, psycal distancing dan stay at home,” katanya.
Dengan adanya PSBB, Daud memastikan akan mengurangi keinginan masyarakat untuk keluar rumah. Namun hal yang bersifat pelayanan umum tidak akan terganggu, pergerakan masyarakat dibatasi hanya untuk kepentingan tertentu.
“Pak Gubernur, dengan Bupati Wali/Kota dengan Pangdam, Kapolda dan jajarannya akan mempertimbangkan kondisi daerah,” ujarnya.
Terkait jaring pengaman sosial untuk lima wilayah tersebut, Daud memastikan harus ada verifikasi ulang pendataan. Mengingat Presiden Joko Widodo sudah merencanakan akan memberikan bantuan bagi 600.000 KK di wilayah tersebut.
“Data yang ada di Kementerian Sosial [rumah tangga] sasarannya sama dengan yang akan dibantu Pak Gubernur, jadi harus diverifikasi,” paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
