Bisnis.com, BANDUNG — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menilai anggapan yang menilai pemilu secara langsung sudah tidak efektif adalah tidak tepat. Untuk itu Bawaslu Jawa Barat siap membenahi dan menyukseskan sekaligus membuktikan bahwa pemilu langsung masih efektif pada Pemilu Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 2020.
Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah menuturkan, ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki ke depannya demi penegakan hukum Pemilu yang berkeadilan misalnya praktik politik uang dan politik transaksional.
“Penataan untuk perbaikan itu perlu kita lakukan. Di beberapa isu Pilkada, Bawaslu ingin mengawal agar Pilkada ini memang secara prosedur tahapan semua taat asas undang-undang. Di seluruh tahapan akan kita kawal dan kontestasi yang kita bangun adalah kontestasi yang jujur dan adil,” ungkap Abdullah usai membuka seminar Kewenangan Bawaslu dan Keadilan Pemilu di Kota Bandung, Kamis (19/12).
Pada 2020 nanti di Jawa Barat ada tujuh kabupaten dan satu kota yang akan menggelar pemilihan kepala daerah, yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, dan Kota Depok.
Menurut Abdullah, yang akan dilakukan pihaknya untuk menciptakan gelaran Pilkada berkualitas adalah dengan terus memperkuat empat fungsi utama Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu, yakni fungsi pencegahan, pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa.
Di kalangan internal Bawaslu, kata Abdullah, pihaknya memperkuat tugas pokok dan fungsi Bawaslu. Dari segi eksternal, ujar dia, pihaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tahapan pelaksanaan pilkada serentak ini. Pilkada 2020 ini, lanjut dia, merupakan suatu ekspektasi publik terkait pelaksanaan pemilihan langsung oleh untuk memilih kepala daerah di delapan kota/kabupaten di Jawa Barat.
“Tentunya ini merupakan momentum besar dalam konteks demokrasi karena rakyat langsung menentukan pilihan politik mereka memilih calon kepala daerahnya,” kata dia.
Terkait adanya potensi kecurangan Pemilu dalam pilkada 2020 di Jawa Barat, Abdullah menegaskan, diperlukan keterlibatan semua pihak dalam turut mengawasi pelaksanaan Pilkada ini. Dengan peran aktif semua pihak, maka diharapkan mampu melahirkan Pemilu yang berkeadilan. (K34)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
