Bisnis.com, BANDUNG — Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) berharap ada kebijakan yang berpihak terhadap pengusaha lokal dari pemerintah guna menjaga ekosistem bisnis di Indonesia.
Ketua Umum DPP Hippi (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) Suryani Sidiq Motiq menuturkan, harus ada keberpihakan yang jelas terhadap pengusaha lokal guna memproteksi produk lokal.
“Hada positif diskirminasi, proteksi terhadap produk lokal, kan Pak Jokowi kemarin teriak misalnya cangkul ini bisa bikin masa impor, nah itu hanya bisa diperbaiki di LKPP hari ini kalau hanya murah bisa jadi di sana dumping kalau kita mau kembangkan pengusaha lookal beda Rp20-30 ribu merem aja lah ambil pengusaha lokal karena pajaknya juga masuk ke indonesia lagi dan itu bisa nyerap dan mengembangkan tenaga kerja,” kata Suryani dalam Musda III DPD Hippi Jawa Barat yang bertema Membangun Ekonomi Kebangsaan Berbasih Kearifan Lokal Dalam Era Industri 4.0 Untuk Menuju Jabar Juara, di Hotel Aryaduta, Kota Bandung, Senin (11/11).
Ia menyebut, potensi bisnis di Indonesia khususnya Jawa Barat sangat tinggi. Sehingga, dengan keberpihakan ini akan mampu mengembangkan bisnis para pengusaha lokal.
“Jawa Barat ini kan sebenarnya bisa dijadikan model untuk lihat tema ini kearifan lokal. Jabar ini ide kreatif bidang kuliner desain, teknologi banyak muncul di Jabar ita berharap Jabar ini bisa jauh lebih berkembang lagi dan jadi pusat daerah lain untuk belajar,” kata dia.
Ia menyontohkan, langkah yang dilakukan Pemerintah Jepang yang mampu mendorong pengembangan bisnis pengusaha lokalnya. Sehingga, jika terjadi kesalahan produksi, maka akan bisa dilakukan penyempurnaan.
“Ya salah dikit kurang dikit tutup mata ini kalau gak dikasih pasar ga dapat feed back ini ga ada perkembangan, nah itu yang saya kira perlu,” jelas dia.
Sementara itu, Ketua DPD Hippi Jabar, Dede Sumirto menilai kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap dunia industri masih belum optimal.
“Saya pikir kalau di Jabar ini perlu keberpihakan Pemprov yang belum maksimal terkait dengan regulasi, perpajakan dll, ini perlu banyak didukung juga, saat ini masih belum optimal peran Pemprov terhadap industri yang ada di Jabar,” jelas dia.
Lebih jauh, Dede menuturkan, Pemerintah Daerah harus konsisten dalam menghadirkan situasi bisnis yang kondusif. Di antaranya yakni dengan menerbitkan regulasi yang mendukung.
Terlebih, polemik upah mahal dan juga pajak tinggi menambah catatan panjang penyebab hengkangnya pabrik-pabrik tekstil dan industri lain dari Jawa Barat.
“Saya pikir itu yang harus diberikan oleh Pemprov, banyak regulasi lain yang saya pikir belum maksimal, mudah-mudahan kedepan dengan adanya persaingan pasar bebas, afta, wto, Pemprov banyak memikirkan lagi bagaimana memperingan sehingga kita bisa berdaya saing di pasar internasional,” tandas dia. (K34)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
