Bisnis.com,BANDUNG--Masih ada 13 daerah di Jawa Barat yang belum menuntaskan tunggakan pencetakan KTP elektronik sebulan menjelang Pemilu 2019.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Jawa Barat, Heri Suherman mengatakan dari 27 kabupaten dan kota di Jabar, baru 14 yang sudah menuntaskan pencetakan.
"14 daerah tersebut yakni Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Bandung Barat," katanya di Gedung Sate, Bandung, Kamis (14/3/2019).
14 daerah ini tinggal mencetak KTP elektronik dari penambahan jumlah wajib KTP yang terus bertambah setiap harinya. Sedangkan, 13 daerah lainnya harus bekerja keras, sambil menunggu giliran bantuan pencetakan dari Perum PRNI.
Kabupaten Garut akhirnya bisa menyelesaikan tunggakan pencetakan setelah dibantu PNRI. Kabupaten Bandung Barat menyelesaikan tunggakannya setelah menyelesaikan 14 ribu data duplikat.
Sebanyak 13 daerah yang masih memiliki tunggakan pencetakan KTP elektronik adalah Kota Depok, Kota Banjar, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Kuningan.
"Sebanyak 14 kabupaten kota sudah menyelesaikan pencetakan KTP elektronik. Dulu bertumpuk karena kecepatan perekaman berbeda dengan kecepatan pencetakan. Jadinya banyak yang antre akibat terbatas mesinnya," katanya.
Untuk mengejar target penuntasan pencetakan pada 17 April 2019, yakni saat Pileg dan Pilpres 2019, pihaknya akan melakukan percepatan percetakan.
"Pencetakan di 13 daerah tersebut akan dibantu oleh pihak ketiga, Perum PRNI. Karena tidak memungkinkan selesai sebelum 17 April 2019, jika pakai alat sendiri. Pihak ketiga, yakni PRNI yang digandeng Dirjen Pencatatan Sipil akan membantu pencetakan di 13 daerah. Targetnya sebelum Pilpres beres," katanya.
Dia mencatat Kabupaten Bogor, Karawang, Bekasi, dan Indramayu, merupakan daerah dengan jumlah tunggakan pencetakan KTP elektronik terbanyak, di atas 40 ribu KTP. Selain itu meski tidak memiliki tunggakan pencetakan, daerah yang paling banyak belum melakukan perekaman data adalah Kabupaten Ciamis.
Heri mengatakan pencetakan KTP elektronik oleh Perum PRNI lebih murah dari biaya pembuatan KTP elektronik oleh Disdukcapil. Jika pembuatan satu KTP elektronik di Disdukcapil membutuhkan biaya Rp 9.000, pencetakan di PRNI hanya Rp 4.200 per KTP elektronik.
"Bantuan dari PRNI ini diberikan kepada daerah yang tidak mampu mencetak hanya dengan alat sendiri. Untuk keamanan, alat pencetakan PRNI ini disimpan di Kementerian Dalam Negeri," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
